.webp)
Raja Malaysia menyatakan akan segera mengambil keputusan soal pembentukan pemerintahan baru dan menunjuk Perdana Menteri (PM) selanjutnya, setelah pemilu 19 November berujung parlemen gantung di mana tidak ada partai yang meraup suara mayoritas dalam parlemen.
Seperti dilansir The Star dan Reuters, Selasa (22/11/2022), Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyatakan dirinya akan segera mengambil keputusan saat berbicara kepada wartawan di luar gerbang Istana Negara pada Selasa (22/11) siang, sekitar pukul 14.20 waktu setempat.
Sultan Abdullah menyerukan rakyat Malaysia tetap bersabar dan tenang menunggu keputusannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tolong rasional, kita harus move on. Kita harus bergerak maju demi negara tercinta kita," ucap Sultan Abdullah dalam pernyataannya.
"Biarkan saya mengambil keputusan sesegera mungkin," ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut soal berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan itu.
Sultan Abdullah juga meminta publik Malaysia untuk menerima apa pun keputusan yang diambil dirinya nanti. Usai menyampaikan pernyataannya, Sultan Abdullah kembali masuk ke dalam Istana Negara.
Sebelumnya, Sultan Abdullah menetapkan batas waktu Selasa (22/11) siang, pukul 14.00 waktu setempat, bagi partai dan koalisi politik untuk menyerahkan dokumen jumlah perolehan kursi parlemen dan nama calon PM ke-10 Malaysia kepada dirinya.
Diketahui bahwa Pasal 40 ayat 2(a) dan Pasal 43 ayat 2(a) pada Konstitusi Federal Malaysia mengatur soal wewenang Raja Malaysia untuk menunjuk Perdana Menteri yang diyakini memiliki dukungan mayoritas dalam parlemen atau Dewan Rakyat.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak Video: Pemilu Malaysia: Anwar Ibrahim Unggul, Mahathir Keok
Pemilu Malaysia yang digelar Sabtu (19/11) lalu berujung parlemen gantung untuk pertama kalinya, setelah tidak ada partai mau pun koalisi politik yang meraup ambang batas suara mayoritas -- sedikitnya 112 kursi dari total 222 kursi -- dalam parlemen. Ambang batas itu diperlukan untuk membentuk pemerintahan baru.
Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar Ibrahim dilaporkan meraup 81 kursi dan koalisi Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin Yassin dilaporkan meraup 73 kursi. Kedua koalisi sama-sama berada di posisi terdepan untuk membentuk pemerintahan baru. Namun mereka masih harus membentuk aliansi dengan koalisi atau partai lainnya untuk bisa mencapai ambang batas itu.
Selain Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN), sejumlah koalisi partai lainnya yang juga meraup kursi parlemen antaralain, Barisan Nasional (BN) yang dipimpin UMNO meraup 30 kursi, Gabungan Partai Sarawak (GPS) meraup 22 kursi, Gabungan Rakyat Sabah (GRS) meraup enam kursi, Partai Warisan meraup tiga kursi dan masing-masing satu kursi didapatkan Partai Kesejahteraan Demokratik Masyarakat (KDM) dan Partai Bangsa Malaysia (PBM).
Pernyataan terbaru Sultan Abdullah disampaikan setelah koalisi Barisan Nasional, yang menaungi PM Ismail Sabri Yaakob, menyatakan tidak akan mendukung Anwar atau Muhyiddin dalam membentuk pemerintahan baru dan lebih memilih menjadi oposisi. Hal ini semakin menambah runyam situasi politik.
Tanpa dukungan Barisan Nasional, baik koalisi pimpinan Anwar mau pun Muhyiddin tidak akan bisa mencapai ambang batas untuk membentuk pemerintahan baru.
Sebelumnya, Anwar mau pun Muhyiddin sama-sama mengklaim telah mendapatkan dukungan anggota parlemen yang cukup untuk mencapai ambang batas dan membentuk pemerintahan baru. Namun keduanya tidak menjelaskan secara detail soal siapa saja yang memberikan dukungan itu.
