.webp)
Pemimpin junta militer Myanmar tidak akan diundang ke pertemuan puncak atau KTT Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang akan digelar bulan depan di Kamboja. Ini menjadi penghinaan diplomatik terbaru bagi rezim militer yang terisolasi di Myanmar.
Seperti dilansir AFP, Rabu (5/10/2022), ASEAN memimpin upaya-upaya diplomatik untuk menyelesaikan gejolak yang mencengkeram Myanmar sejak kudeta militer dilancarkan tahun lalu, yang melengserkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
Namun hanya ada sedikit kemajuan dari 'konsensus lima poin' yang disepakati dengan junta Myanmar. Pemimpin junta dan jajaran menteri Myanmar banyak dikucilkan dari pertemuan-pertemuan yang digelar ASEAN beberapa waktu terakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengaitkan undangan pertemuan terbaru dengan 'kemajuan dalam penerapan Konsensus Lima Poin', juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja mengatakan junta Myanmar telah diundang untuk 'menominasikan perwakilan non-politik untuk KTT ASEAN mendatang'.
Itu berarti pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, tidak diizinkan untuk hadir, seperti halnya diplomat top Myanmar dilarang menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN di Phnom Penh pada Februari dan Agustus lalu.
Konsensus lima poin, yang disepakati ASEAN pada April tahun lalu, menyerukan diakhirnya segera kekerasan di Myanmar dan menyerukan dialog antara militer dengan gerakan antikudeta.
Ada ketidakpuasan yang berkembang di ASEAN, yang kerap dikritik sebagai macan ompong, terhadap sikap para jenderal Myanmar. Eksekusi mati empat tahanan oleh junta Myanmar pada Juli lalu, yang bertentangan dengan seruan internasional soal pengampunan, telah memicu kemarahan banyak pihak.
Simak juga 'Aung San Suu Kyi Dihukum Lagi, Kini Divonis Tiga Tahun Penjara':
Pertemuan para Menlu ASEAN pada Agustus lalu berakhir dengan kecaman langka dari blok 10 negara itu terhadap tindakan junta Myanmar.
Para menteri ASEAN menyatakan mereka 'sangat kecewa dengan kemajuan terbatas dan kurangnya komitmen otoritas Naypyitaw terhadap implementasi tepat waktu dan lengkap dari konsensus lima poin'.
Utusan ASEAN yang ditugaskan untuk menengahi perdamaian bahkan telah mengakui skala tugasnya yang sulit. "Bahkan Superman tidak bisa menyelesaikannya," sebut utusan ASEAN tersebut.
