.webp)
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kremlin sebelumnya menyatakan target perekrutan 300.000 tentara untuk membantu operasi militer di Ukraina.
"Hingga hari ini, lebih dari 200.000 orang telah bergabung dengan militer," sebut Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP, Rabu (5/10/2022).
Mobilisasi militer yang diumumkan Putin dua pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia sebelumnya menyebut mobilisasi militer itu 'parsial' dan menargetkan untuk merekrut sekitar 300.000 personel.
Shoigu menyatakan mereka yang dimobilisasi tengah mendapatkan pelatihan di sebanyak '80 tempat pelatihan dan enam pusat pelatihan'.
Dalam pernyataan terbaru, Shoigu juga menuntut para komandan militer dan Angkatan Laut untuk membantu 'dengan cepat proses adaptasi mereka yang direkrut untuk bertempur'. Dia menyerukan mereka 'untuk melakukan pelatihan tambahan di bawah bimbingan para perwira dengan pengalaman tempur'.
Ditegaskan Shoigu bahwa para tentara yang baru direkrut hanya bisa dikirimkan ke zona-zona pertempuran setelah mendapatkan 'pelatihan dan koordinasi tempur'.
Shoigu juga menyerukan pusat-pusat rekrutmen militer untuk tidak menolak sukarelawan 'jika tidak ada alasan serius'.
Perintah mobilisasi militer Putin itu disambut unjuk rasa dan eksodus warga Rusia dengan usia wajib militer ke luar negeri, kebanyakan ke negara-negara bekas Uni Soviet. Dilaporkan ada puluhan ribu warga Rusia yang kabur dari negaranya untuk menghindari mobilisasi militer itu.
Kazakhstan, salah satu negara bekas Soviet dan negara tetangga Rusia, melaporkan lebih dari 200.000 warga Rusia terdeteksi memasuki wilayahnya dalam dua pekan terakhir.
Pekan lalu, Putin turun tangan untuk menenangkan kekhawatiran warga Rusia dan mendesak otoritas setempat untuk 'memperbaiki semua kesalahan' terkait mobilisasi militer.
