Biden: AS Tak Akan Pernah Akui Klaim Palsu Rusia Atas 4 Wilayah Ukraina!

ADVERTISEMENT

Biden: AS Tak Akan Pernah Akui Klaim Palsu Rusia Atas 4 Wilayah Ukraina!

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 30 Sep 2022 03:26 WIB
Washington D.C -

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara tegas bersumpah tidak akan pernah mengakui hasil referendum palsu yang dipimpin Rusia di Ukraina. Biden menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran mencolok atas prinsip-prinsip internasional

"Saya ingin menjadi sangat jelas tentang ini. Amerika Serikat tidak akan pernah, tidak akan pernah mengakui klaim Rusia di wilayah kedaulatan Ukraina," kata Biden saat bertemu dengan para pemimpin Kepulauan Pasifik di Washington, seperti dilansir AFP, Jumat (30/9/2022).

Biden menegaskan referendum yang dibuat Rusia palsu. Dia menekankan keinginan rakyat Ukraina sebenarnya adalah mempertahankan kemerdekaan negara mereka

"Yang disebut referendum itu palsu, benar-benar palsu. Hasilnya dibuat di Moskow," katanya.

"Kehendak sejati rakyat Ukraina terbukti setiap hari saat mereka mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan rakyat mereka dan mempertahankan kemerdekaan negara mereka," lanjut Biden.

Biden merespons keras tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia menekankan apa yang dilakukan Putin sejauh ini telah melanggar piagam PBB hingga prinsip dasar kedaulatan.

"Serangan Rusia ke Ukraina dalam mengejar ambisi kekaisaran Putin adalah pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan integritas teritorial," tegasnya

Kremlin mengatakan bahwa pencaplokan empat bagian Ukraina akan diumumkan secara resmi pada hari Jumat, dengan Putin menyampaikan pidato.

Putin telah membuat ancaman terselubung untuk menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan wilayah, di tengah keuntungan Ukraina di lapangan melawan Rusia, yang menyerbu pada 24 Februari.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken sebelumnya menyebut pemungutan suara yang dilakukan Kremlin sebagai penghinaan terhadap perdamaian internasional.

"Referensi palsu Kremlin adalah upaya sia-sia untuk menutupi apa yang merupakan upaya lebih lanjut untuk perampasan tanah di Ukraina," kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Pemungutan suara dilakukan di daerah-daerah yang dikendalikan oleh proksi Kremlin dan mengikuti pedoman pada tahun 2014 ketika Rusia mengambil alih semenanjung Krimea.

Blinken sebelumnya menyebut pemungutan suara terakhir sebagai bagian dari "skema jahat", dengan mengatakan bahwa warga Ukraina dipaksa keluar dan orang Rusia masuk, dengan hasil yang juga dipertanyakan.

(maa/maa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT