Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menolak desakan Ukraina dan para anggota parlemen AS untuk menetapkan Rusia sebagai 'negara sponsor terorisme'. Pemerintahan Biden menilai langkah itu akan kontraproduktif.
Seperti dilansir AFP, Rabu (7/9/2022), saat ditanya wartawan pada Senin (5/9) apakah dirinya akan memasukkan Rusia ke dalam 'daftar hitam' sebagai negara teroris, Biden menjawab: "Tidak."
Jawaban tegas Biden itu disampaikan setelah para pejabat senior AS, selama berbulan-bulan, memberikan jawaban yang tidak tegas untuk pertanyaan yang sama.
Saat ditanya pada Selasa (6/9) waktu setempat, apakah keputusan telah diambil terkait hal itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan bahwa penetapan terorisme 'bukanlah jalan paling efektif atau paling kuat ke depan' untuk 'meminta pertanggungjawaban Rusia'.
Lebih lanjut, Jean-Pierre menyebut penetapan semacam itu akan menghambat pengiriman bantuan ke wilayah-wilayah Ukraina yang dilanda perang, atau mencegah kelompok kemanusiaan dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam kesepakatan yang dimediasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Turki untuk mengirimkan gandum yang sangat dibutuhkan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina yang diblokade.
"Itu juga akan melemahkan (koalisi) multilateral kita yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah sangat efektif untuk meminta pertanggungjawaban Putin dan juga bisa merusak kemampuan kita untuk mendukung Ukraina (dalam perundingan)," sebut Jean-Pierre.
Penetapan 'negara sponsor terorisme' oleh AS, yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia, memiliki konsekuensi yang luas, dengan banyak bisnis dan bank yang tidak bersedia menanggung risiko tindakan hukum oleh jaksa-jaksa AS.
Simak juga 'Memanas, Donald Trump Labeli Joe Biden Musuh Negara!':
(nvc/ita)