ADVERTISEMENT

Junta Myanmar Perpanjang Keadaan Darurat 6 Bulan Lagi

Rita Uli Hutapea - detikNews
Senin, 01 Agu 2022 12:11 WIB
FILE - In this June 23, 2021, file photo, Commander-in-Chief of Myanmars armed forces, Senior Gen. Min Aung Hlaing delivers his speech at the IX Moscow conference on international security in Moscow, Russia. Southeast Asian leaders are meeting Oct. 26-28, 2021 for their annual summit where Myanmar’s top general, whose forces seized power in February and shattered one of Asia’s most phenomenal democratic transitions, has been shut out for refusing to take steps to end the deadly violence. Myanmar defiantly protested the exclusion of Min Aung Hlaing, who currently heads its government and ruling military council, from the summit of the ASEAN. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool, File)
Min Aung Hlaing (Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool, File)
Jakarta -

Junta militer Myanmar memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan lagi. Pemimpin junta militer pun menegaskan bahwa pemilihan umum hanya bisa berlangsung ketika negara yang dilanda konflik itu "stabil dan damai".

Dilansir dari kantor berita AFP, Senin (1/8/2022), media pemerintah Myanmar, Global New Light of Myanmar melaporkan bahwa Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta tahun lalu, meminta pemerintah militer untuk "mengizinkannya bertugas selama 6 bulan lagi".

Pemimpin junta militer Myanmar itu mengatakan bahwa para anggota Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional junta "dengan suara bulat mendukung proposal tersebut".

Sebelumnya, junta militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat setelah menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu, dan menyebabkan negara itu jatuh ke dalam kekacauan.

Junta Myanmar sebelumnya mengatakan pemilihan umum akan diadakan dan keadaan darurat akan dicabut pada Agustus 2023 - memperpanjang batas waktu satu tahun yang sebelumnya telah diumumkan beberapa hari setelah kudeta.

Junta militer telah menjustifikasi perebutan kekuasaannya dengan menuduh kecurangan besar-besaran selama pemilihan umum tahun 2020 di mana partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi mengalahkan partai yang didukung militer.

Tahun lalu, junta membatalkan hasil pemilu tersebut, mengatakan telah menemukan lebih dari 11 juta kasus kecurangan pemilu.

Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta dan menghadapi serangkaian dakwaan yang bisa membuatnya dipenjara selama lebih dari 150 tahun.

Dalam pidato yang disiarkan pada hari Senin, Min Aung Hlaing tidak menyebutkan tanggal untuk pemilu baru tetapi mengatakan bahwa pemilu hanya dapat diadakan ketika negara itu "damai dan stabil".

Lihat juga video 'Myanmar Tolak Kecaman Global Terkait Eksekusi 4 Aktivis Demokrasi':

[Gambas:Video 20detik]



(ita/ita)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT