Junta militer Myanmar memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan lagi. Pemimpin junta militer pun menegaskan bahwa pemilihan umum hanya bisa berlangsung ketika negara yang dilanda konflik itu "stabil dan damai".
Dilansir dari kantor berita AFP, Senin (1/8/2022), media pemerintah Myanmar, Global New Light of Myanmar melaporkan bahwa Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta tahun lalu, meminta pemerintah militer untuk "mengizinkannya bertugas selama 6 bulan lagi".
Pemimpin junta militer Myanmar itu mengatakan bahwa para anggota Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional junta "dengan suara bulat mendukung proposal tersebut".
Sebelumnya, junta militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat setelah menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu, dan menyebabkan negara itu jatuh ke dalam kekacauan.
Junta Myanmar sebelumnya mengatakan pemilihan umum akan diadakan dan keadaan darurat akan dicabut pada Agustus 2023 - memperpanjang batas waktu satu tahun yang sebelumnya telah diumumkan beberapa hari setelah kudeta.
Junta militer telah menjustifikasi perebutan kekuasaannya dengan menuduh kecurangan besar-besaran selama pemilihan umum tahun 2020 di mana partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi mengalahkan partai yang didukung militer.
Tahun lalu, junta membatalkan hasil pemilu tersebut, mengatakan telah menemukan lebih dari 11 juta kasus kecurangan pemilu.
Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta dan menghadapi serangkaian dakwaan yang bisa membuatnya dipenjara selama lebih dari 150 tahun.
Dalam pidato yang disiarkan pada hari Senin, Min Aung Hlaing tidak menyebutkan tanggal untuk pemilu baru tetapi mengatakan bahwa pemilu hanya dapat diadakan ketika negara itu "damai dan stabil".
Lihat juga video 'Myanmar Tolak Kecaman Global Terkait Eksekusi 4 Aktivis Demokrasi':
