.webp)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov pada hari Rabu (6/7) meminta semua pihak di dunia melakukan upaya untuk melindungi hukum internasional karena "dunia berkembang dengan cara yang rumit".
Lavrov berbicara melalui penerjemah pada pertemuan dengan Menlu Vietnam Bui Thanh Son di Hanoi.
Dilansir dari kantor berita Reuters, Rabu (6/7/2022), hal itu disampaikan Lavrov saat Rusia dituduh oleh negara-negara Barat melanggar hukum internasional melalui invasinya ke Ukraina. Para pemimpin Uni Eropa telah mendesak Moskow untuk mematuhi perintah pengadilan internasional yang meminta Rusia untuk mundur dari Ukraina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Vietnam adalah mitra utama (Rusia) di ASEAN ... dan hubungan kedua negara didasarkan pada sejarah dan perjuangan bersama mereka untuk keadilan," kata Lavrov pada pertemuan itu, merujuk pada Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara.
Vietnam dan Rusia memiliki hubungan dekat sejak era Uni Soviet. Sejauh ini, Hanoi tidak mengutuk invasi Rusia di Ukraina, yang disebut Moskow sebagai "operasi khusus".
Kunjungan Lavrov ke Hanoi dilakukan saat kedua negara menandai peringatan 10 tahun "kemitraan strategis komprehensif" mereka. Menlu Rusia tersebut juga dijadwalkan terbang ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan para menteri luar negeri G20 pekan ini.
Sementara itu, pasukan Rusia kini semakin meningkatkan serangan di wilayah Donetsk, Ukraina bagian timur, setelah berhasil menguasai sepenuhnya Luhansk. Gubernur Donetsk Pavlo Kyrylenko pun menyerukan lebih dari 350.000 warganya untuk mengungsi dari wilayah tersebut.
Simak juga 'Melihat Lagi Detik-detik Pertempuran Hebat di Kota Lysychansk':
Seperti dilansir Associated Press, Rabu (6/7/2022), Kyrylenko mengatakan bahwa mengeluarkan warga dari Provinsi Donetsk diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan mempermudah pasukan Ukraina untuk dengan lebih baik mempertahankan wilayah itu dari serangan Rusia.
"Nasib seluruh negara akan diputuskan oleh wilayah Donetsk," sebut Kyrylenko kepada wartawan di Kramatrosk, yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Donetsk dan lokasi markas besar regional militer Ukraina.
"Begitu ada lebih sedikit orang, kita akan mampu lebih berkonsentrasi pada musuh kita dan melakukan tugas utama kita," tegasnya.
