.webp)
Otoritas Iran dilaporkan telah mengeksekusi mati lebih dari 100 orang dalam tiga bulan pertama pada tahun 2022 ini. Hal ini melanjutkan tren kenaikan eksekusi mati di Iran yang memicu kekhawatiran internasional.
Seperti dilansir AFP, Rabu (22/6/2022), berbicara di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, wakil kepala HAM PBB Nada Al-Nashif membacakan laporan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang dirilis Selasa (21/6) waktu setempat.
Laporan itu mengecam pelaksanaan eksekusi mati di Iran mengalami kenaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sementara 260 individu dieksekusi tahun 2020, setidaknya 310 individu dieksekusi tahun 2021, termasuk sedikitnya 14 wanita," ucap Al-Nashif saat membacakan laporan Guterres.
Dia menambahkan bahwa tren kenaikan eksekusi mati berlanjut pada tahun ini.
Disebutkan Al-Nashif bahwa menurut laporan Guterres, 'sedikitnya 105 orang dieksekusi' antara 1 Januari hingga 20 Maret. Mereka yang dieksekusi mati itu dilaporkan banyak yang berasal kelompok-kelompok minoritas.
Laporan Guterres itu menekankan kekhawatiran mendalam bagi peningkatan eksekusi mati untuk tindak kejahatan lebih ringan, termasuk kejahatan terkait narkoba.
"Hukuman mati terus dijatuhkan atas dasar dakwaan yang tidak mengarah pada 'tindak kejahatan paling serius', dan dalam cara-cara yang tidak sesuai dengan standar persidangan yang adil," sebut laporan itu seperti dibacakan oleh Al-Nashif.
Lihat juga video 'Kolonel Garda Revolusi Iran Ditemukan Tewas Ditembak':
Al-Nashif menambahkan bahwa pada Maret lalu, sebanyak 52 orang yang dijatuhi hukuman mati atas dakwaan terkait narkoba telah dipindahkan ke penjara Shiraz untuk dieksekusi mati.
Dia juga menyesalkan terus berlanjutnya penerapan hukuman mati terhadap para pelanggar yang masih remaja, yang dinilai melanggar hukum internasional
Tidak hanya itu, Al-Nashif juga mengecam pelanggaran HAM lainnya di Iran, khususnya dalam merespons unjuk rasa atas berbagai tantangan sosial, politik dan ekonomi dalam setahun terakhir. "Penggunaan kekuatan yang berlebihan merupakan respons default otoritas untuk menangani kerumunan orang," sebutnya.
Menanggapi laporan itu, wakil perwakilan permanen Iran di Jenewa, Mehdi Ali Abadi, menyampaikan kecamannya.
Dia menyebut laporan itu didasarkan pada mandat jahat yang dipaksakan kepada PBB oleh negara-negara Barat untuk menstigmatisasi Iran. Dia bersikeras bahwa laporan itu 'bias'.
"Mengurangi kode mulia hak asasi manusia menjadi alat politik remeh itu mengerikan dan tercela," cetusnya.
