ADVERTISEMENT

Imam di Inggris Dicopot Sebagai Penasihat Pemerintah usai Protes Film Ini

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 14 Jun 2022 10:45 WIB
Ilustrasi kota London, Inggris
Foto ilustrasi Inggris (Andi Saputra/detikcom)
London -

Seorang imam (pemuka agama Islam) dicopot pemerintah Inggris dari jabatannya sebagai penasihat pemerintah. Soalnya, imam tersebut memprotes film mengenai putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah.

Dilansir BBC, Selasa (14/6/2022), imam bernama Qari Asim (44) tersebut sebelumnya menjabat sebagai konsultan pemerintah soal islamofobia.

Qari Asim memprotes soal film The Lady of Heaven, film kontroversial. Qari Asim mendukung 'pembatasan kebebasan berekspresi'. Pemerintah Inggris berpendapat 'pembatasan kebebasan berekspresi' seperti disuarakan Qari Asim bisa merusak nilai-nilai demokrasi.

Lewat Twitter, Asim membantah bahwa dia merusak nilai demokrasi. Dia berpandangan film The Lady Heaven berisiko menjadi bahan bakar ekstremisme dan memicu ketegangan masyarakat yang bisa menghancurkan kohesi sosial masyarakat Inggris.

Pada Rabu (8/6) pekan lalu, jejaring Cineworld membatalkan penayangan film tersebut. Soalnya, protes merebak di bioskop-bioskop.

Asim adalah imam di Masjid Makkah di Leeds. Dia menjadi anggota Ordo Kerajaan Inggris (Member of the Order of the British Empire) pada 2012 karena membangun harmoni masyarakat. Penunjukannya sebagai deputi kepala Kelompok Kerja tentang Kebencian Anti-Muslim berakhir setelah dia menerima surat dari Departemen Peningkatan, Perumahan, dan Masyarakat. Surat yang dipublikasikan pada 11 Juni itu bisa Anda lihat di tautan ini.

Qari Asim (Sumber: Facebook Imam Qari Muhammad Asim)Qari Asim (Sumber: Facebook Imam Qari Muhammad Asim)

"Dukungan Anda baru-baru ini untuk kampanye pembatasan kebebasan berekspresi-kampanye yang dengan sendirinya memicu ketegangan masyarakat-membuat Anda tidak pantas lagi melanjutkan pekerjaan Anda bersama pemerintah dalam peran mendukung harmoni masyarakat," demikian bunyi surat tersebut.

Pengacara pemerintah mengatakan langkah Asim "jelas membatasi ekspresi seni" dan kampanye Asim telah "memicu protes-protes jalanan yang membentuk kebencian keagamaan".

Pada Senin (13/6) waktu setempat, Pemerintah Inggris menyatakan Asim telah mengunggah tulisan di Facebook bahwa dirinya telah bekerja sama dengan saudara dan imam di seluruh negeri untuk memprotes film tersebut dan berdialog dengan bioskop untuk menyelesaikan masalah. Pemerintah Inggris tidak bisa menerima sikap Asim.

"Keterlibatan yang terang benderang dalam kampanye pembatasan kebebasan berekspresi tidak cocok dengan peran sebagai penasihat pemerintah," kata surat pemerintah itu.

Protes-protes di luar bioskop yang banyak dilakukan di Inggris disebut telah menyuarakan kebencian sektarian, termasuk seruan kebentian anti-Syiah.

"Kami kecewa melihat Anda gagal mengutuk beberapa protes yang terlibat dalam perilaku ini," kata surat itu.

Asim sendiri terbuka berdialog soal hubungan Sunni dan Syiah. Dia juga tegas mengutuk kebencian anti-Syiah. Meski dia disurati pemecatan oleh pemerintah, Asim tidak akan menghentikan aksinya yang dia sebut sebagai dukungan terhadap kebebasan berbicara soal isu-isu kontroversial. Dia mengaku belum dikontak oleh pemerintah dan merasa tidak diberi peluang menyampaikan klarifikasi.

Film The Lady of Heaven dirilis pada 3 Juni di Inggris. Film itu diproduseri oleh Malik Shlibak. Pekan lalu, protes-protes terhadap film The Lady of Heaven menyeruak di Bolton, Birmingham, dan Sheffield. Akibatnya, film itu dihentikan penayangannya oleh bioskop-bioskop.

Kritik terhadap film itu utamanya seputar penggambaran tokoh-tokoh Islam Sunni awal dan perbandingan dengan ISIS di Irak. Dewan Muslim Britania, organisasi muslim terbesar di Inggris, menyatakan film itu bersifat memecah belah.

Menteri Kesehatan Inggris, yang kebetulan keturunan Pakistan, yakni Sajid Javid mengkritik keputusan penghentian pemutaran film itu. Berbicara kepada TalkTV, Javid menyatakan Inggris tidak punya undang-undang soal penistaan agama. Gejala sosial protes-protes seperti ini berbahaya bagi demokrasi.

"Apa yang kita punya di negara ini adalah kebebasan berbicaran dan berekspresi dan itu adalah nilai yang fundamental," kata Sajid Javid, Rabu (8/6) pekan lalu.

(dnu/ita)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT