.webp)
Seorang perunding nuklir top Korea Utara (Korut) diangkat menjadi Menteri Luar Negeri (Menlu) wanita pertama di negara tersebut.
Seperti dilansir CNN, Senin (13/6/2022), Choe Son Hui yang merupakan diplomat karier Korut ditunjuk menjadi Menlu dalam rapat pleno Komisi Pusat Partai Buruh Korut yang digelar 8-10 Juni lalu dan diawasi langsung oleh pemimpin Korut Kim Jong-Un.
Penunjukan itu dilaporkan oleh kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA) pada Sabtu (11/6) waktu setempat, di tengah rentetan peringatan dari Amerika Serikat (AS) bahwa Pyongyang sedang mempersiapkan uji coba nuklir terbaru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan KCNA soal rapat pleno itu tidak menyebut soal kemampuan nuklir dan uji coba rudal Korut, maupun AS dan Korea Selatan (Korsel).
Namun, dilaporkan KCNA bahwa Kim Jong-Un dalam rapat itu menegaskan kembali prinsip 'kekuatan untuk kekuatan' yang 'tidak akan menyerah satu inci pun' dalam mempertahankan kedaulatan nasional.
KCNA juga menyebut bahwa Kim Jong-Un memberikan tugas militer untuk pasukan Korut dan departemen penelitian pertahanan.
Sosok Choe, menurut data Kementerian Unifikasi Korsel, merupakan anak perempuan dari mantan Perdana Menteri (PM) Korut Choe Yong Rim. Dia lahir di Pyongyang tahun 1964 silam.
Choe pertama muncul di media tahun 1997 sebagai penerjemah untuk delegasi Korut dalam perundingan nuklir empat pihak dengan negara-negara tetangganya. Dia kembali bergabung dalam perundingan enam pihak tahun 2000.
Disebutkan bahwa Choe memainkan peran penting dalam pertemuan puncak antara Korut dan AS, memimpin upaya agresif yang ditujukan pada kepemimpinan mantan Presiden AS Donald Trump.
Pernyataannya dirilis pada media pemerintah Korut yang isinya antara mengancam 'pertarungan nuklir' hingga menawarkan dialog.
Choe juga mendampingi Kim Jong-Un dalam pertemuan puncak di Singapura tahun 2018 lalu dan di Hanoi setahun kemudian. Bahkan diketahui bahwa Choe duduk di sebelah Kim Jong-Un di meja perundingan.
Dalam pernyataan terbaru pada Maret tahun lalu, Choe menuntut AS menghentikan 'kebijakan permusuhan' terhadap Korut, termasuk latihan militer gabungan dengan Korsel.
