Sultan Brunei Rombak Kabinet, Tunjuk Menteri Wanita untuk Pertama Kali

Bandar Seri Begawan -

Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah mengumumkan perombakan kabinet pemerintahannya pekan ini. Di antara menteri-menteri baru yang diumumkan, terdapat satu menteri wanita yang ditunjuk untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Brunei.

Seperti dilaporkan Xinhua dan dilansir The Star, Rabu (8/6/2022), perombakan atau reshuffle kabinet yang tergolong awal ini diumumkan Sultan Bolkiah pada Selasa (7/6) sore dalam pidato khusus yang disiarkan secara nasional di negara tersebut.

Efektif berlaku mulai Selasa (7/6) waktu setempat, jajaran menteri baru dalam kabinet pemerintahan Brunei itu akan menjabat untuk periode empat tahun ke depan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa menteri senior, seperti Menteri Dalam Negeri Haji Awang Abu Bakar, Menteri Sumber Daya Primer dan Pariwisata Haji Ali, dan Menteri Pembangunan Haji Suhaimi, diganti.

Sultan Bolkiah sendiri mempertahankan jabatan teratas sebagai Perdana Menteri (PM) Brunei, yang juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan dan Perekonomian.

Dalam perombakan ini, Sultan Bolkiah untuk pertama kalinya menunjuk seorang wanita sebagai salah satu menteri dalam kabinetnya. Dr Hajah Romaizah Haji Mohd Salleh ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan yang baru, menggantikan Awang Haji Hamzah Haji Sulaiman.

Ini menjadi momen pertama dalam sejarah saat pemerintahan Brunei memiliki menteri wanita.

Simak juga '10 Negara dengan Kecepatan Internet Tertinggi di Dunia':

[Gambas:Video 20detik]

Sejumlah wajah lama masih akan menjabat dalam kabinet pemerintahan Brunei, dengan jabatan mereka tidak diganti.

Nama-nama itu mencakup Menteri Agama Haji Awang Badaruddin, Menteri Kedua Urusan Keuangan dan Perekonomian di Kantor PM Brunei Haji Mohd Amin Liew Abdullah, Menteri Kedua Urusan Luar Negeri Haji Erywan dan Menteri Kesehatan Haji Md Isham.

Saat mengumumkan susunan menteri baru dan wakil menteri, Sultan Bolkiah menekankan bahwa penunjukan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh loyalitas dan tanggung jawab.

Menurut seorang analis media setempat, langkah merombak kabinet ini bertujuan untuk menyuntikkan lebih banyak vitalitas dan energi ke dalam sistem administrasi, sambil menjaga stabilitas dalam bidang-bidang utama urusan dalam negeri dan luar negeri.

Brunei terakhir kali merombak kabinet pemerintahannya pada Januari 2018 lalu, dengan masa jabatan mencapai lima tahun. Saat itu beberapa menteri veteran diganti dari jabatannya.

Halaman 1 2

Selanjutnya