.webp)
Junta Myanmar sebelumnya menolak mengirimkan perwakilan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang digelar pekan ini. Namun Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah mengatakan bahwa ASEAN tidak akan mengeluarkan Myanmar.
Kasus bermula saat pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing tidak diundang ke KTT ASEAN pada 26-28 Oktober. Junta militer dianggap mengabaikan komitmen untuk meredakan kekacauan usai kudeta di negara itu.
ASEAN menyatakan akan menerima perwakilan non-politik dari Myanmar dalam KTT itu. Namun Myanmar menegaskan hanya akan menyetujui pemimpinnya atau menterinya untuk hadir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sikap junta militer Myanmar itu mendapat kritikan dari para pemimpin negara ASEAN. Meski begitu, Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, yang tahun ini sebagai ketua ASEAN mengatakan bahwa Myanmar tidak akan diusir dari Asia Tenggara.
"Myanmar adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga ASEAN dan keanggotaan mereka tidak dipertanyakan. ASEAN akan selalu ada untuk Myanmar dan kami terus menawarkan bantuan kami melalui implementasi konsensus lima poin yang kami semua sepakati di Jakarta" ujar Bolkiah.
Bolkiah mengatakan bahwa ASEAN telah membuka ruang untuk membantu meredakan ketegangan di Myanmar. Namun ASEAN juga tidak bisa mengintervensi lebih jauh karena itu masalah internal Myanmar.
"Untuk pertemuan ini, kami telah memberi Myanmar ruang dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang diabadikan dalam piagam ASEAN, termasuk prinsip non-intervensi. Hanya rakyat Myanmar yang dapat sepenuhnya menyelesaikan situasi internal mereka sendiri" tambah Bolkiah.
"Jika situasi saat ini diperpanjang menjadi jalan buntu dan tidak ada keputusan yang dapat dibuat, maka kita harus mencari cara lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan" ucap Bolkiah.
Diketahui, keputusan ASEAN tidak mengundang Jenderal Min Aung Hlaing karena Utusan Khusus ASEAN, Erywan Yusof, tidak diberikan akses untuk bertemu semua pihak di Myanmar, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi yang dilengserkan.
(gra/gra)
