Palestina Kecam Kereta Gantung Yerusalem: Kikis Identitas Islam-Kristen

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 17 Mei 2022 13:56 WIB
The cable car will reportedly bring thousands of people per hour to the Old City. (Menahem Kahana/AFP/Getty Images via CNN)
Proyek kereta gantung ini akan membawa ribuan orang per jam ke Kota Tua di Yerusalem (dok. Menahem Kahana/AFP/Getty Images via CNN)
Yerusalem -

Mahkamah Agung Israel menolak petisi untuk mencabut persetujuan atas rencana proyek kereta gantung di wilayah Yerusalem Timur. Otoritas Palestina mengecam keras keputusan itu dengan menyebutnya akan mengikis identitas Islam dan Kristen di wilayah itu.

Seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Selasa (17/5/2022), putusan itu diambil secara bulat oleh panel tiga hakim pada Mahkamah Agung Israel pada Minggu (15/5) waktu setempat.

Dokumen putusan yang disebarluaskan Kementerian Kehakiman Israel menunjukkan pengadilan memutuskan untuk tidak melakukan intervensi untuk membalikkan persetujuan pemerintah Israel tahun 2019 atas rencana proyek tersebut. Ditegaskan pengadilan bahwa prosedur perencanaan yang tepat telah dipatuhi.

Para penggugat dari Palestina maupun Israel sendiri menyebut rencana proyek itu akan mengubah lanskap kuno Yerusalem.

Proyek kereta gantung yang diusulkan itu akan mengangkut sekitar 3.000 turis dan peziarah setiap jamnya dari Yerusalem bagian barat menuju area dekat gerbang Dung Gate dan Kota Tua di Yerusalem Timur dalam perjalanan hanya selama empat menit.

Warga Palestina sebelumnya menyebut proyek kereta gantung itu akan menghapus warisan mereka di area-area yang mereka inginkan menjadi negara masa depan, dan bahwa rute yang direncanakan akan menempatkan kabel gantung hanya beberapa meter di atas rumah mereka di Yerusalem Timur.

Dalam tanggapan atas putusan Mahkamah Agung Israel, Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras dan menyebut proyek kereta gantung itu sebagai 'bagian integral dari kampanye Yudaisasi Israel di Yerusalem dengan maksud untuk mengikis identitas Palestina, Islam dan Kristennya'.

"Putusan pengadilan ini menjadi bukti lainnya bahwa sistem pengadilan merupakan bagian dari pendudukan Israel untuk memenuhi rencana permukiman dan Yudaisasi," sebut Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya.