.webp)
Negara-negara Kelompok Tujuh (G7) mengutuk meningkatnya pembatasan yang diterapkan penguasa Taliban terhadap kaum perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. G7 menuding kelompok menuduh kelompok garis keras itu mengisolasi Afghanistan.
"Kami menyerukan kepada Taliban untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mencabut pembatasan pada perempuan dan anak perempuan," kata para Menteri Luar Negeri Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan.
"Kami mengutuk pengenaan langkah-langkah yang semakin membatasi, yang sangat membatasi separuh kemampuan penduduk untuk berpartisipasi secara penuh, setara dan bermakna dalam masyarakat," imbuh pernyataan tersebut seperti diberitakan AFP, Jumat (13/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan, Taliban "semakin mengasingkan diri dari komunitas internasional", kata para menteri tersebut dalam pernyataan mereka.
Ketika Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan tahun lalu, mereka menjanjikan aturan yang lebih lunak daripada saat pertama kali berkuasa dari 1996 hingga 2001, yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia.
Namun, kenyataannya, Taliban semakin membatasi hak-hak warga Afghanistan, khususnya anak perempuan dan perempuan, yang telah dilarang untuk kembali ke sekolah menengah dan banyak pekerjaan pemerintah.
Kaum perempuan di seluruh negeri juga telah dilarang bepergian sendirian, dan minggu lalu otoritas Taliban memerintahkan perempuan Afghanistan untuk mengenakan burqa.
Sementara itu, di New York, Amerika Serikat pada Kamis (12/5) malam waktu setempat, para utusan untuk PBB juga mengutuk pembatasan yang berkembang terhadap perempuan di Afghanistan.
"Kebijakan Taliban terus fokus pada penindasan perempuan dan anak perempuan daripada mengatasi krisis ekonomi," kata Wakil Duta Besar (Dubes) Norwegia untuk PBB Trine Heimerback.
"Ini benar-benar menyedihkan. Sekarang sangat jelas bahwa Taliban tidak berniat menegakkan komitmen mereka kepada komunitas internasional," tambah Dubes Irlandia untuk PBB, Geraldine Byrne Nason.
