.webp)
Otoritas Turki menyebut Rusia dan Ukraina masih bersedia untuk melanjutkan perundingan damai, meskipun sempat saling tuduh soal pembunuhan massal di kota-kota Ukraina, termasuk Bucha. Namun ada 'sejumlah isu yang tertunda' dalam pembicaraan kedua negara yang berkonflik itu.
"Baik Rusia dan Ukraina bersedia menggelar pembicaraan di Turki, tapi mereka masih jauh dari menyepakati teks bersama," sebut seorang pejabat Turki, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Sabtu (9/4/2022).
Disebutkan pejabat Turki itu bahwa ada 'beberapa isu yang tertunda' termasuk soal status wilayah Donbas dan Crimea, juga soal jaminan keamanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut pejabat Turki itu, belum ada tanggal pasti untuk perundingan damai babak selanjutnya antara Rusia dan Ukraina. Turki, yang menjadi tuan rumah perundingan damai Rusia-Ukraina yang digelar pekan lalu, telah menempatkan diri sebagai mediator untuk mengakhiri konflik.
"Kami menjadi satu-satunya negara yang bisa berbicara dengan kedua pihak, satu-satunya negara yang bisa berbicara dengan Rusia," tegas pejabat Turki itu.
Turki diketahui menjalin hubungan kuat baik dengan Rusia maupun Ukraina. Sebagai negara anggota NATO, Turki juga memasok Ukraina dengan pesawat tak berawak atau drone, namun enggan bergabung dengan negara-negara Barat yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.
"Menjatuhkan sanksi bukanlah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah," ujar pejabat Turki tersebut, sembari menyatakan Ankara hanya akan bergabung sanksi-sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Simak Video 'Mendengar Argumen RI yang Abstain soal Penangguhan Rusia di PBB':
Lebih lanjut, pejabat Turki itu menyebut isu-isu paling rumit dibahas dalam perundingan di Istanbul antara perunding kedua negara. Namun tidak tidak menjelaskan lebih lanjut isu yang dimaksud.
Hanya disebutkan pejabat Turki itu bahwa Rusia dan Ukraina telah 'menyepakati beberapa isu' termasuk soal apa yang disebut de-Nazifikasi, soal netralitas Ukraina dan soal jaminan keamanan.
Tapi kedua negara, sebut pejabat Turki itu, harus mendefinisikan jaminan keamanan karena beberapa negara 'khawatir ini bisa memicu konfrontasi langsung dengan Rusia'.
"Ada sejumlah masalah hukum yang harus diselesaikan sebagai bagian penjamin," sebutnya.
Dalam perundingan damai di Istanbul beberapa waktu lalu, perunding Ukraina menyatakan Kiev siap menerima netralitas dengan imbalan jaminan keamanan disediakan oleh lima negara anggota permanen Dewan Keamanan PBB juga beberapa negara lainnya, termasuk Turki, Jerman, Kanada dan Israel.
Perunding Ukraina membandingkan jaminan keamanan yang mereka inginkan dengan Pasal 5 Perjanjian NATO di mana para anggota sepakat untuk saling membela jika terjadi agresi militer.
Pada 31 Maret lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Mevlut Cavusoglu menyebut Menlu Rusia dan Menlu Ukraina akan bertemu dalam dua pekan. Namun kemudian muncul gambar-gambar mengerikan yang menunjukkan mayat bergelimpangan di Bucha, Ukraina, yang membayangi perundingan damai itu.
Ukraina menuduh Rusia melakukan pembunuhan terhadap warga sipil di Bucha, bahkan Presiden Volodymyr Zelensky menyebutnya sebagai 'genosida'. Rusia dalam tanggapannya membantah bertanggung jawab atas mayat-mayat itu dan balik menuduh Ukraina merekayasa gambar-gambar di Bucha untuk mendiskreditkan Moskow.
