Pemerintah Kuwait mengundurkan diri usai tiga bulan dilantik. Pengunduran diri terjadi di tengah meningkatnya perselisihan pemerintah dengan parlemen.
Dilansir dari AFP, Selasa (5/4/2022), kantor berita resmi KUNA melaporkan Perdana Menteri Sabah Khaled Al-Sabah, mengajukan pengunduran diri kabinet kepada Putra Mahkota Sheikh Meshal al-Ahmad al-Jaber Al-Sabah.
Langkah itu dilakukan sehari menjelang pemungutan suara parlemen atas surat non-kerjasama. Surat itu diajukan 10 anggota parlemen melawan perdana menteri setelah dia dituduh melakukan praktik 'tidak konstitusional', termasuk korupsi.
Kuwait yang kaya minyak telah diguncang oleh perselisihan antara anggota parlemen dan pemerintah secara berturut-turut. Pemerintahan Kuwait sendiri didominasi oleh keluarga Al-Sabah yang berkuasa selama lebih dari satu dekade, dengan parlemen dan kabinet dibubarkan beberapa kali.
Kuwait merupakan satu-satunya negara Teluk Arab dengan parlemen yang dipilih sepenuhnya sehingga menikmati kekuasaan legislatif yang luas dan dapat memilih menteri dari jabatannya.
Pada bulan Februari, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Kuwait mengundurkan diri sebagai protes atas cara parlemen bertanya ke menteri lainnya.
Parlemen telah menanyai Menteri Luar Negeri Sheikh Ahmed Nasser al-Mohammed Al-Sabah -- juga bagian dari keluarga kerajaan -- atas tuduhan korupsi dan dugaan penyalahgunaan dana publik.
Sheikh Ahmed selamat dari mosi tidak percaya pada 16 Februari, tetapi Menteri Pertahanan Kuwait Sheikh Hamad Jaber Al-Ali Al-Sabah mengatakan menanyai secara keras dalam waktu yang lama merupakan 'penyalahgunaan' kekuasaan.
"Interogasi adalah hak konstitusional tetapi praktik parlementer menghalangi kami untuk memenuhi aspirasi rakyat Kuwait," katanya saat itu seperti dikutip oleh media Kuwait.
Pemerintah terakhir negara itu dilantik pada Desember, yang keempat dalam dua tahun, setelah yang sebelumnya mengundurkan diri pada November di tengah kebuntuan politik.
