Termasuk Larangan Impor Minyak Rusia, Ini 3 Langkah yang Mungkin Diambil AS

Termasuk Larangan Impor Minyak Rusia, Ini 3 Langkah yang Mungkin Diambil AS

Tim detikcom - detikNews
Senin, 07 Mar 2022 15:28 WIB
Ribuan warga mengungsi usai Rusia menginvasi Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Sebelas hari usai diinvasi Rusia, ibu kota Ukraina, Kyiv, tampak sepi.
Suasana kota Kiev, Ukraina, saat invasi Rusia berlanjut (dok. Reuters)
Washington DC -

Para pejabat Amerika Serikat (AS) membeberkan tiga langkah terbaru yang mungkin diambil AS segera dalam upaya mengatasi serangan Rusia yang semakin intens di Ukraina. Apa saja ketiga langkah itu?

Seperti dilansir CNN, Senin (7/3/2022), sejumlah pejabat AS mengidentifikasi ketiga langkah itu sebagai larangan impor minyak Rusia, deklarasi kejahatan perang untuk Rusia, dan membantu pengiriman jet-jet tempur Polandia ke Ukraina.

Pembicaraan tengah berlangsung di antara para penasihat top Presiden AS Joe Biden, juga antara sekutu-sekutu AS di kawasan Eropa, saat upaya evakuasi warga sipil dari kota-kota Ukraina terhalang gempuran Rusia dan otoritas Ukraina memohon Barat berbuat lebih banyak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para pejabat keamanan nasional AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan mereka bergegas mencari cara untuk lebih lanjut menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin, sembari memberikan dukungan terhadap militer Ukraina yang kalah persenjataan.

Gedung Putih dan sejumlah pejabat negara Barat lainnya telah menjelaskan dalam beberapa hari terakhir bahwa mereka memperkirakan perang akan menjadi semakin berdarah, ketika Putin mulai merasa frustrasi atas kemajuan serangan Rusia yang lebih lambat dari perkiraan dan mulai mencari cara untuk terus maju.

ADVERTISEMENT

"Vladimir Putin, sangat disayangkan, memiliki kemampuan, dengan kekuatan pasukan yang dia miliki di Ukraina dan overmatch yang dia miliki, kemampuan untuk terus menggempur warga Ukraina yang sangat tangguh dan berani," sebut Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kepada jurnalis CNN, Jake Tapper, dalam program 'State of the Union' pada Minggu (6/3) pagi.

"Saya pikir kita harus bersiap untuk ini untuk sementara waktu. Tapi hanya memenangkan pertempuran bukanlah memenangkan perang," imbuhnya.

Larangan impor minyak Rusia

Blinken menyatakan bahwa Biden, pada Sabtu (5/3) waktu setempat, membahas kemungkinan penerapan larangan impor minyak Rusia dengan para jajaran pejabat tinggi pemerintahan AS dalam percakapan telepon. Langkah tersebut telah menjadi pertimbangan Gedung Putih sejak pekan lalu.

"Kita sekarang berbicara kepada mitra-mitra dan sekutu Eropa kita untuk melihat secara terkoordinasi prospek melarang impor minyak Rusia, sembari memastikan bahwa masih ada pasokan minyak yang cukup terhadap pasar dunia. Itu pembahasan yang sangat aktif untuk saat ini," ucap Blinken.

Biden menghadapi tekanan dari Partai Demokrat dan Partai Republik untuk menerapkan pembatasan lebih ketat terhadap sektor energi Rusia, yang bisa terbukti jauh lebih destruktif dibandingkan sanksi-sanksi ekonomi yang telah dijatuhkan negara-negara Barat.

Impor minyak Rusia ke AS terdiri atas persentase yang relatif kecil dibandingkan pasokan keseluruhan negara itu, dan telah menurun tajam dalam beberapa pekan terakhir. Ada juga sedikit kekhawatiran bahwa Rusia akan mampu menjual pasokan minyak ke negara lain, termasuk China, jika AS berhenti membelinya.

Namun, langkah ini masih akan signifikan, khususnya karena setiap sanksi yang diterapkan terhadap sektor energi Rusia pernah hampir dikesampingkan mengingat potensi gejolak pada pasar minyak dunia. Sejauh ini, AS dan Eropa sebagian besar menghindari langkah-langkah besar yang bisa berdampak pada sektor energi Rusia, meskipun AS melarang Rusia mengimpor peralatan yang diperlukan untuk ekstraksi minyak dan gas.

Deklarasi kejahatan perang untuk Rusia

Saat para pejabat AS mengkaji kemungkinan larangan impor minyak Rusia, ada upaya-upaya lain yang tengah dibahas untuk menetapkan apakah ditargetkannya warga sipil dalam invasi Rusia di Ukraina mengarah pada kejahatan perang.

Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Linda Thomas-Greenfield, menuturkan pada Minggu (6/3) pagi bahwa AS tengah 'bekerja dengan mitra-mitra kami untuk mengumpulkan dan memberikan informasi' soal potensi kejahatan perang di Ukraina.

"Setiap serangan terhadap warga sipil adalah kejahatan perang," cetus Thomas-Greenfield saat berbicara kepada ABC News.

Namun awal pekan ini, Biden tidak menyebut tindakan Rusia di Ukraina sebagai kejahatan perang, meskipun dia meyakini bahwa 'jelas' Rusia menargetkan warga sipil dalam serangan-serangannya.

Pekan lalu, Kedutaan Besar AS di Kiev menyatakan bahwa akan menjadi kejahatan perang untuk menyerang pembangkit nuklir setelah Rusia melakukan hal tersebut dalam serangan di Ukraina. Namun setelah itu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Kedutaan AS lainnya untuk tidak memperkuat pesan itu.

Hal itu mengindikasikan pemerintah AS belum memutuskan apakah akan melabeli apa yang sekarang terjadi di Ukraina sebagai kejahatan perang oleh Rusia.

"Kita telah melihat laporan-laporan sangat kredibel soal serangan yang disengaja terhadap warga sipil, yang akan mengarah pada kejahatan perang. Kita telah melihat laporan-laporan sangat kredibel soal penggunaan senjata-senjata tertentu," ucap Blinken kepada CNN pada Minggu (6/3).

"Dan apa yang kami lakukan sekarang adalah mendokumentasikan semua ini, menyatukan semuanya bersama, memeriksanya, dan memastikan bahwa, saat orang-orang dan organisasi serta lembaga yang tepat menyelidiki apakah kejahatan perang telah atau sedang dilakukan, bahwa kita bisa mendukung apapun yang mereka lakukan," imbuhnya.

Memfasilitasi pengiriman jet tempur Polandia ke Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato virtual kepada anggota parlemen AS pada akhir pekan, menyampaikan permohonan berapi-api kepada AS untuk meningkatkan bantuannya, termasuk melalui sanksi ekonomi yang lebih ketat.

Dia kembali menyampaikan permohonan lainnya kepada AS dan NATO untuk menerapkan no-fly-zone di langit Ukraina, yang ditolak mentah-mentah karena berpotensi mengadu AS secara langsung dengan Rusia.

Selain itu, Zelensky juga meminta dukungan AS dalam memfasilitasi transfer jet-jet tempur era Uni Soviet dari negara-negara Eropa Timur kepada Ukraina, di mana para pilot terlatih menerbangkannya dan bisa menggunakannya untuk menguasai wilayah udara.

Pada Sabtu (5/3) malam, para pejabat AS dan Polandia tengah membahas potensi kesepakatan memasok Polandia dengan jet-jet tempur F-16 buatan AS sebagai imbalan untuk Polandia mengirimkan jet-jet tempur buatan Rusia ke Ukraina.

"Kita bekerja dengan Polandia untuk saat ini untuk melihat apakah kita bisa mengisi kembali untuk apapun yang mereka berikan kepada Ukraina," ungkap Blinken.

"Tapi jika kita juga ingin melihat apakah kita bisa membantu memastikan bahwa, apapun yang mereka berikan kepada Ukraina, sesuatu akan diberikan kepada mereka untuk menutupi celah keamanan di Polandia akibat hal itu," imbuhnya.

Secara terpisah, Thomas-Greenfield juga memperjelas bahwa AS 'sama sekali tidak menentang pemerintahan Polandia menyediakan jet-jet ini ke Ukraina'.

Halaman 3 dari 2
(nvc/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads