.webp)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan laporan mengejutkan. Sekitar seratusan mantan pejabat Afghanistan tewas di tangan taliban.
PBB menyatakan, Taliban dan sekutunya diduga membunuh lebih dari 100 orang yang merupakan mantan anggota pemerintah Afghanistan, personel keamanan dan orang-orang yang bekerja dengan pasukan internasional.
Dilansir dari kantor berita AFP, Senin (31/1/2022), laporan tersebut menggambarkan pembatasan hak asasi manusia oleh Taliban, penguasa baru Afghanistan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Meskipun pengumuman amnesti umum untuk mantan anggota pemerintah, pasukan keamanan dan mereka yang bekerja dengan pasukan militer internasional, UNAMA terus menerima tuduhan kredibel soal pembunuhan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lain terhadap orang-orang ini," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam laporan itu.
Menurut PBB, sejak Taliban berkuasa 15 Agustus 2021, PBB menerima lebih dari 100 laporan pembunuhan yang dianggap kredibel.
Lebih dari dua pertiga dari pembunuhan itu adalah "pembunuhan ekstra-yudisial yang dilakukan oleh otoritas de facto atau afiliasinya."
"Selain itu pembela hak asasi manusia dan pekerja media terus mendapat serangan, intimidasi, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, perlakuan buruk dan pembunuhan," demikian laporan tersebut.
Selain pembunuhan, hak-hak perempuan dan hak untuk protes juga telah dikekang. Terdapat, tindakan keras pemerintah terhadap protes damai, serta kurangnya akses bagi perempuan dan anak perempuan untuk bekerja dan mengenyam pendidikan.
"Seluruh sistem sosial dan ekonomi yang kompleks sedang dimatikan," kata Guterres dalam laporan itu.
Sejauh ini belum ada negara yang secara resmi mengakui pemerintah Taliban. Sebagian besar negara-negara masih menunggu. Mereka melihat bagaimana Taliban memerintah Afghanistan kali ini.
Biden Minta Taliban Bebaskan WN AS
Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, meminta Taliban untuk membebaskan seseorang yang diyakini sebagai warga negaranya. Pria tersebut disebut sebagai sandera orang AS terakhir di Afghanistan.
Seperti dilansir AFP, Senin (31/1/2022), seruan itu disampaikan Biden menjelang peringatan dua tahun penculikan Mark Frerichs, seorang veteran Angkatan Laut AS yang menghabiskan waktu satu dekade di Afghanistan bekerja sebagai insinyur sipil.
"Taliban harus segera membebaskan Mark sebelum bisa mengharapkan pertimbangan bagi aspirasinya untuk legitimasi. Ini tidak bisa dinegosiasikan," ucap Biden dalam pernyataannya pada Minggu (30/1) waktu setempat.
"Mengancam keselamatan warga Amerika atau setiap warga sipil yang tidak bersalah, selalu tidak bisa diterima, dan penyanderaan merupakan tindakan kejam dan pengecut," imbuhnya.
Menurut sejumlah laporan, para perunding Taliban sebelumnya mengusulkan pertukaran tahanan, yakni menukar Frerichs dengan Bashir Noorzai, panglima perang suku Afghanistan dan sekutu Taliban yang dipenjara seumur hidup di AS karena menyelundupkan heroin. Namun AS tidak tertarik dengan tawaran itu.
