Sebuah laporan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa Taliban dan sekutunya diduga membunuh lebih dari 100 mantan anggota pemerintah Afghanistan, personel keamanan dan orang-orang yang bekerja dengan pasukan internasional.
Dilansir dari kantor berita AFP, Senin (31/1/2022), laporan tersebut menggambarkan pembatasan hak asasi manusia oleh Taliban, penguasa baru Afghanistan. Selain pembunuhan, hak-hak perempuan dan hak untuk protes juga telah dikekang.
"Meskipun pengumuman amnesti umum untuk mantan anggota pemerintah, pasukan keamanan dan mereka yang bekerja dengan pasukan militer internasional, UNAMA terus menerima tuduhan kredibel soal pembunuhan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lain terhadap orang-orang ini," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam laporan itu.
Menurut laporan PBB tersebut, sejak Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus 2021, misi PBB di Afghanistan telah menerima lebih dari 100 laporan pembunuhan yang dianggap kredibel.
Lebih dari dua pertiga dari pembunuhan itu adalah "pembunuhan ekstra-yudisial yang dilakukan oleh otoritas de facto atau afiliasinya."
"Selain itu pembela hak asasi manusia dan pekerja media terus mendapat serangan, intimidasi, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, perlakuan buruk dan pembunuhan," demikian laporan tersebut.
Laporan itu juga merinci tindakan keras pemerintah terhadap protes damai, serta kurangnya akses bagi perempuan dan anak perempuan untuk bekerja dan mengenyam pendidikan.
Simak juga 'Miris Warga Afghanistan Jual Ginjal-Jual Anak demi Bertahan Hidup':
