.webp)
Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, mencabut pembatasan pandemi virus Corona (COVID-19) termasuk aturan wajib masker. Pencabutan dilakukan setelah gelombang varian Omicron diyakini telah memuncak di Inggris.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (21/1/2022), gelombang Omicron mendorong Johnson mengambil pendekatan lunak dengan merilis imbauan bekerja di rumah dan pemberlakuan izin vaksinasi, juga aturan pemakaian masker sejak 8 Desember tahun lalu. Dia tidak memberlakukan pembatasan lebih ketat seperti negara lainnya.
Meskipun jumlah kasus meningkat hingga mencetak rekor tertinggi, angka rawat inap dan kematian tidak mengalami kenaikan setara. Hal ini diyakini sebagian disebabkan oleh peluncuran vaksinasi booster dan tidak terlalu parahnya varian Omicron.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Janji Johnson untuk menghindari lockdown dan mengajak warga Inggris hidup bersama Corona sangat kontras dengan pendekatan nol toleransi di China dan Hong Kong, juga pembatasan ketat di banyak negara Eropa lainnya.
"Banyak negara di Eropa telah mengalami lockdown musim dingin... tapi pemerintahan ini mengambil jalan berbeda," ucap Johnson kepada para anggota parlemen Inggris.
Diyakini Johnson bahwa pemerintahannya telah mengambil keputusan terberat dengan benar, dan dia menyinggung soal jumlah pasien unit perawatan intensif yang terus menurun.
"Para ilmuwan kita meyakini kemungkinan gelombang Omicron telah mencapai puncaknya secara nasional... karena adanya program booster yang luar biasa, bersama dengan cara publik merespons langkah Rencana B, kita bisa kembali ke Rencana A," cetusnya.
Lebih lanjut, Johnson mengatakan bahwa pembatasan yang diatur dalam Rencana B tidak akan diberlakukan kembali di Inggris setelah berakhir pada 26 Januari nanti. Dengan demikian, maka pemakaian masker dan kartu akses COVID tidak akan lagi diwajibkan di mana saja di Inggris.
Pemerintahan Johnson juga menyatakan tidak akan lagi mengimbau warga untuk bekerja dari rumah.
Dalam penjelasannya, Johnson mengutip data penghitungan resmi yang menunjukkan angka prevalensi penularan menurun setelah mencapai rekor tertinggi. Namun demikian, para ilmuwan memperingatkan bahwa jumlah kasus masih bisa melonjak drastis jika perilaku publik kembali ke normal dengan cepat.
"Tidak ada jaminan bahwa angkanya akan terus menurun seperti saat ini. Saya pikir kita tidak memiliki ruang untuk berpuas diri saat ini, tapi saya memahami kebutuhan ekonomi. Orang-orang ingin kembali normal," ucap pakar virologi Universitas Warwick, Lawrence Young, kepada Reuters.
Johnson diketahui menghadapi kritikan tajam atas caranya menangani pandemi, dengan Inggris mencatat total 152.873 kematian akibat Corona -- total kematian tertinggi ketujuh secara global.
Di tengah skandal soal pesta di kantornya selama lockdown, Johnson disebut berharap mengatur ulang agendanya. Pencabutan pembatasan Corona yang diatur dalam langkah Rencana B, selain menghadapi Omicron tanpa lockdown, dinilai bisa membantu Johnson menenangkan para pengkritiknya.
Disebutkan Johnson bahwa jika data mendukung, dirinya mungkin mengakhiri aturan wajib isolasi mandiri bagi orang-orang yang positif Corona sebelum aturan tersebut berakhir pada Maret mendatang.
"Tapi untuk menjadikan itu mungkin, kita harus tetap berhati-hati sepanjang pekan-pekan terakhir musim dingin. Pandemi belum berakhir," ujarnya mengingatkan.
