.webp)
Korea Utara terus bikin was-was dunia. Negara komunis di pojok timur Asia ini tak berhenti mengetes rudal balistik hingga nuklir, dua jenis benda gawat yang bisa bikin ribut antarnegara.
Soal uji coba nuklir, sebenarnya sudah cukup lama tak ada kabar dari Korut. Namun, isyarat muncul dari negara yang dipimpin Kim Jong-Un ini. Mereka bersiap menghadapi 'konfrontasi jangka panjang' dengan Amerika Serikat (AS). Kim Jong-Un sudah memimpin rapat politbiro membahas perkembangan politik internasional terkini.
Seperti dilansir AFP, Kamis (20/1/2022), kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA) melaporkan bahwa rapat politburo Komisi Pusat Partai Buruh Korut 'memberikan instruksi kepada sektor terkait untuk segera memeriksa isu-isu untuk memulai kembali' semua aktivitas yang ditangguhkan sementara. Instruksi itu kemungkinan merujuk pada program nuklir dan rudal balistik antarbenua (ICBM) Korut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebijakan permusuhan dan ancaman militer oleh AS telah mencapai garis bahaya yang tidak bisa diabaikan lagi," sebut KCNA dalam laporannya.
 Kim Jong-Un (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP) Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP) |
Soal rudal balistik, Korut sudah empat kali menembakan proyektil yang diduga sebagai rudal balistik. Ini dilaporkan oleh penjaga pantai Jepang pada 17 Januari lalu.
Militer Korea Selatan juga melaporkan bahwa Korea Utara telah menembakkan "proyektil tak dikenal" ke arah laut di lepas pantai timurnya.
Korea Utara menembakkan dua rudal taktis dari kereta api. Negara yang berbatasan darat dengan China itu mengatakan telah menguji coba rudal hipersonik pada 5 Januari dan 11 Januari.
Simak halaman selanjutnya, moratorium tahun 2018:
Sempat moratorium
Tahun 2018 lalu, Kim Jong-Un menetapkan moratorium untuk uji coba nuklir dan ICBM Korut. Namun dia juga mengancam akan mencabut moratorium setelah perundingan dengan mantan Presiden AS Donald Trump kolaps tahun 2019.
Awal tahun ini, Korut melancarkan rentetan peluncuran rudal, termasuk rudal hipersonik, yang melanggar sanksi dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Korut juga menolak tawaran berunding dari pemerintahan baru AS di bawah Presiden Joe Biden.
Pada Oktober 2021, saat itu Korut pernah menuduh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerapkan standar ganda lewat kritik mereka terhadap uji coba persenjataan Korut.
Seperti dilansir Reuters, Minggu (3/10/2021) DK PBB melangsungkan pertemuan tertutup pada hari Jumat (1/10) atas permintaan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain mengenai peluncuran rudal Korut.
Diketahui pertemuan itu dilangsungkan sehari setelah Korut menembakkan rudal anti-pesawat yang baru dikembangkan, yang terbaru dalam serangkaian uji coba senjata baru-baru ini. Sebelumya Korut juga meluncurkan rudal hipersonik, rudal balistik dan rudal jelajah dengan kemampuan nuklir potensial.
Jo Chol Su, direktur jenderal Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Korea Utara, mengatakan pertemuan DK PBB tersebut merupakan sebuah "bentuk ketidaktahuan secara terbuka dan perambahan pada kedaulatan Korut dan provokasi serius yang tidak dapat ditoleransi."
Jo menuduh DK PBB menerapkan standar ganda karena tetap diam tentang latihan militer gabungan AS dan uji senjata dengan sekutu. Namun mereka mempermasalahkan kegiatan "membela diri" Korea Utara.
"Ini adalah penolakan terhadap ketidakberpihakan, objektivitas dan keseimbangan dalam jalur kegiatan PBB, dan manifestasi nyata dari standar kesepakatan ganda," kata Jo dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA).
Selanjutnya, korut pernah komentari AS yang bisa picu adu nuklir:
Korut: AS-Australia Picu senjata nuklir!
Seperti dilansir AFP, 20 September 2021, AS mengumumkan pakta keamanan tiga negara dengan Australia dan Inggris, sebagai bagian dari kemitraan strategis di mana kapal-kapal selam bertenaga nuklir buatan AS akan dipasok ke Australia. Korut menilai ini bisa memicu perlombaan senjata nuklir.
"Ini merupakan tindakan yang sangat tidak diinginkan dan berbahaya yang akan merusak keseimbangan strategis di kawasan Asia-Pasifik dan memicu rantai perlombaan senjata nuklir," sebut seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korut seperti dilansir kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA).
"Hal ini menunjukkan bahwa AS merupakan pelaku utama dalam menumbangkan sistem non-proliferasi nuklir internasional," imbuh pejabat yang menempati posisi kepala divisi berita asing pada Departemen Pers dan Informasi Kementerian Luar Negeri Korut tersebut.
