Mulai Pekan Ini, Filipina Larang Warga Tak Divaksin Naik Angkutan Umum

Novi Christiastuti - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 16:56 WIB
A woman stands beside a sign to remind passengers to show their vaccination card before riding at a jeepney terminal in Quezon city, Philippines on Monday, Jan. 17, 2022. People who are not fully vaccinated against COVID-19 were banned from riding public transport in the Philippine capital region Monday in a desperate move that has sparked protests from labor and human rights groups. (AP Photo/Aaron Favila)
Warga Manila menunjukkan sertifikat vaksinasi Corona sebelum naik angkutan umum (AP Photo/Aaron Favila)
Manila -

Orang-orang yang tidak menerima vaksin lengkap virus Corona (COVID-19) dilarang menaiki angkutan umum di Manila, Filipina, mulai awal pekan ini. Aturan terbaru ini menuai protes dari kelompok buruh dan pejuang hak asasi manusia (HAM).

Seperti dilansir Associated Press, Senin (17/1/2022), program vaksinasi Corona di Filipina diwarnai keengganan warga dan penundaan, saat varian Omicron yang sangat menular memicu lonjakan kasus beberapa waktu terakhir.

Dari di bawah 1.000 kasus per hari saat masa liburan Natal, Departemen Kesehatan Filipina kini mencatat rekor terbaru lebih dari 39.000 kasus Corona dalam sehari pada Sabtu (15/1) waktu setempat.

Di bawah kebijakan 'no vax, no ride' yang diberlakukan Departemen Transportasi, warga yang tidak sepenuhnya divaksinasi tidak akan diperbolehkan naik angkutan umum seperti jeepney, taksi, bus, kapal feri laut dan pesawat komersial dari dan ke area Metropolitan Manila.

Pengecualian berlaku untuk mereka yang bisa menunjukkan bukti sedang dalam tugas mendesak atau tidak bisa divaksinasi karena alasan medis.

Aturan ini akan berlaku setidaknya hingga akhir Januari, dan merupakan bagian dari peringatan Presiden Rodrigo Duterte bahwa warga tidak divaksinasi yang melanggar perintah tetap di rumah bisa ditangkap.

"Ada alasan sah untuk menargetkan vaksinasi sebanyak mungkin orang. Namun, alasan-alasan ini tidak seharusnya menghalangi orang-orang dari kebebasan untuk bergerak," kritik Butch Olano dari Amnesty International di Filipina.

Simak video 'Daftar Kombinasi Vaksin Booster Tambahan Versi BPOM':

[Gambas:Video 20detik]



Para pakar menyebut legalitas kebijakan ini bisa digugat ke Mahkamah Agung.