Inggris Catat Nyaris 120.000 Kasus Corona, AS Larang Impor dari Xinjiang

International Updates

Inggris Catat Nyaris 120.000 Kasus Corona, AS Larang Impor dari Xinjiang

Novi Christiastuti - detikNews
Jumat, 24 Des 2021 18:24 WIB
Inggris kembali jadi sorotan usai kembali diamuk COVID-19. Negara itu kini terus memantau mutasi baru varian Delta Plus COVID-19 yang diberi nama AY.4.2.
Situasi pandemi Corona di Inggris (dok. AP Photo/Alberto Pezzali)
Jakarta -

Inggris mencetak rekor tertinggi dengan melaporkan nyaris 120.000 kasus virus Corona (COVID-19) dalam sehari di wilayahnya. Amerika Serikat (AS) secara resmi melarang impor dari Xinjiang terkait kekhawatiran kerja paksa, yang disambut reaksi keras dari otoritas China.

Dengan lonjakan kasus sebanyak itu, Inggris kini menjadi salah satu negara Eropa yang terdampak parah Corona. Total kematian akibat Corona di negara ini mencapai sedikitnya 147.720 orang sejauh ini.

Sementara otoritas China dalam respons menyebut larangan impor yang diberlakukan AS melanggar hukum internasional. China juga menyebut tuduhan kerja paksa dan genosida di Xinjiang sebagai kebohongan kejam yang dibuat oleh kekuatan anti-China.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Jumat (24/12/2021):

- Rekor Lagi! Inggris Catat Nyaris 120.000 Kasus Corona Sehari Gegara Omicron

ADVERTISEMENT

Inggris kembali mencetak rekor tertinggi untuk lonjakan kasus virus Corona (COVID-19) di wilayahnya, yang diyakini disebabkan oleh penyebaran varian baru Omicron. Nyaris 120.000 kasus Corona tercatat di Inggris dalam sehari.

Seperti dilansir AFP, Jumat (24/12/2021), otoritas kesehatan Inggris melaporkan 119.789 kasus Corona terdeteksi di wilayahnya dalam 24 jam terakhir.

Angka itu mencetak rekor tertinggi untuk tambahan kasus harian Corona di negara ini dan menggeser rekor sebelumnya saat 106.122 kasus tercatat dalam sehari.

- Presiden Korsel Ampuni Eks Presiden Park Geun-Hye yang Dibui Atas Korupsi

Presiden Korea Selatan (Korsel), Moon Jae-In, memberikan pengampunan dengan mengurangi masa hukuman mantan Presiden Park Geun-Hye yang mendekam di penjara usai terbukti korupsi. Menteri Kehakiman Korsel menyebut pengampunan itu menjadi kepentingan persatuan nasional.

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Jumat (24/12/2021), Park yang mencetak sejarah sebagai wanita pertama ketika terpilih menjadi Presiden Korsel tahun 2013 lalu, juga menjadi Presiden Korsel pertama yang dilengserkan melalui pemakzulan.

Pada Januari lalu, pengadilan tinggi Korsel memperkuat vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan terhadap Park atas dakwaan gratifikasi, suap dan penyalahgunaan wewenang yang menjeratnya. Putusan itu juga berarti mengakhiri proses hukum panjang terhadap Park, dan di sisi lain membuka pintu untuk pengampunan.

Dalam pernyataan pada Jumat (24/12) waktu setempat, Menteri Kehakiman Park Beom-Kye mengumumkan bahwa nama Park (69) masuk dalam daftar narapidana yang menerima 'amnesti khusus' dan dia diampuni dari 'perspektif persatuan nasional'.

Lihat juga video 'Omicron Melonjak, PM Inggris Pantau Kasus Setiap Jamnya':

[Gambas:Video 20detik]



- Rusia Kerahkan Tentara Bayaran ke Ukraina Timur di Tengah Ketegangan

Para tentara bayaran Rusia dilaporkan telah dikerahkan ke wilayah Ukraina bagian timur dalam beberapa pekan terakhir. Wilayah Ukraina bagian timur yang rawan konflik itu diketahui dikuasai oleh kelompok separatis pro-Rusia.

Pengerahan itu dimaksudkan untuk meningkatkan pertahanan terhadap pasukan pemerintah Ukraina saat ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat semakin meningkat. Demikian disampaikan empat sumber kepada Reuters, Jumat (24/12/2021).

Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia menggerakkan puluhan ribu tentara regulernya ke pos-pos yang lebih dekat dengan Ukraina.

- AS Larang Seluruh Impor dari Xinjiang, China Berang!

Keputusan Amerika Serikat (AS) melarang impor dari wilayah Xinjiang membuat berang otoritas China. AS bahkan dituduh melanggar hukum internasional dan memfitnah China secara jahat dengan larangan impor tersebut.

Pada Kamis (23/12) waktu setempat, Presiden AS, Joe Biden, menandatangani Undang-Undang (UU) Pencegahan Kerja Paksa Uighur yang melarang impor seluruh barang dari Xinjiang, kecuali pihak perusahaan memberikan bukti yang bisa diverifikasi bahwa produksinya tidak melibatkan kerja paksa.

Seperti dilansir AFP dan Xinhua News Agency, Jumat (24/12/2021), Kementerian Luar Negeri China menegaskan pemerintah China menolak UU itu dan menyebut UU itu mengabaikan kebenaran.

- Intelijen AS Ungkap Arab Saudi Rakit Rudal Balistik Dibantu China

Badan-badan intelijen Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa Arab Saudi tengah secara aktif memproduksi rudal balistik buatan sendiri dengan bantuan China. Aktivitas produksi rudal balistik Saudi itu diperkuat oleh citra satelit terbaru.

Seperti dilansir CNN, Jumat (24/12/2021), informasi terbaru yang dilaporkan secara eksklusif oleh CNN itu dinilai menjadi perkembangan situasi yang bisa memicu efek riak yang signifikan di kawasan Timur Tengah dan memperumit upaya pemerintahan Presiden Joe Biden dalam menahan ambisi nuklir Iran, rival utama Saudi.

Saudi diketahui membeli rudal balistik dari China di masa lalu, namun tidak pernah mampu memproduksi rudalnya sendiri -- hingga sekarang ini seperti diungkapkan oleh tiga sumber yang memahami situasi intelijen terbaru kepada CNN.

Sejumlah citra satelit yang didapatkan CNN juga menunjukkan bahwa Saudi tengah memproduksi senjata setidaknya di satu lokasi.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads