Sorotan media asing mengarah ke Indonesia setelah 2 menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan terminologi dalam kesepakatan KTT COP26 soal mengakhiri deforestasi tahun 2030. Pemerintah Inggris membela Jokowi.
Seperti dilansir The Guardian dan AFP, Sabtu (6/11/2021), Indonesia bergabung dengan lebih dari 100 negara lainnya yang menandatangani kesepakatan dalam KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia, pekan ini. Dalam kesepakatan itu, negara-negara tersebut menyetujui rencana senilai miliaran dolar Amerika untuk berhenti menebang hutan pada skala industri selama satu dekade.
Namun, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menyatakan pada Rabu (3/11) lalu bahwa 'memaksa Indonesia untuk zero deforestasi tahun 2030 jelas tidak tepat dan tidak adil'.
Siti menyebut ada banyak cara untuk mendefinisikan deforestasi, dan bahwa kesepakatan apapun tidak bisa menghentikan pertumbuhan ekonomi. "Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," sebutnya.
Hal itu disampaikan Siti saat memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, pekan ini.
Dia menambahkan kalau Indonesia 'tidak bisa menjanjikan apa yang tidak bisa kita lakukan' dan prioritas Indonesia adalah pembangunan dengan mengambil contoh hutan yang perlu ditebang untuk membangun jalan baru. Pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa sejumlah hutan perlu ditebang untuk budidaya tanaman pangan.
"Kekayaan alam Indonesia, termasuk hutan, harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah-kaidah berkelanjutan, di samping tentu saja harus berkeadilan," imbuh Siti.
Simak video 'KTT COP26 Sepakati Akhiri Deforestasi':
