.webp)
Sorotan media asing mengarah ke Indonesia setelah 2 menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan terminologi dalam kesepakatan KTT COP26 soal mengakhiri deforestasi tahun 2030. Pemerintah Inggris membela Jokowi.
Seperti dilansir The Guardian dan AFP, Sabtu (6/11/2021), Indonesia bergabung dengan lebih dari 100 negara lainnya yang menandatangani kesepakatan dalam KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia, pekan ini. Dalam kesepakatan itu, negara-negara tersebut menyetujui rencana senilai miliaran dolar Amerika untuk berhenti menebang hutan pada skala industri selama satu dekade.
Namun, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menyatakan pada Rabu (3/11) lalu bahwa 'memaksa Indonesia untuk zero deforestasi tahun 2030 jelas tidak tepat dan tidak adil'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Siti menyebut ada banyak cara untuk mendefinisikan deforestasi, dan bahwa kesepakatan apapun tidak bisa menghentikan pertumbuhan ekonomi. "Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," sebutnya.
Hal itu disampaikan Siti saat memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, pekan ini.
Dia menambahkan kalau Indonesia 'tidak bisa menjanjikan apa yang tidak bisa kita lakukan' dan prioritas Indonesia adalah pembangunan dengan mengambil contoh hutan yang perlu ditebang untuk membangun jalan baru. Pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa sejumlah hutan perlu ditebang untuk budidaya tanaman pangan.
"Kekayaan alam Indonesia, termasuk hutan, harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah-kaidah berkelanjutan, di samping tentu saja harus berkeadilan," imbuh Siti.
Simak video 'KTT COP26 Sepakati Akhiri Deforestasi':
Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Mahendra Siregar, juga menyebut pernyataan terkait nol deforestasi (zero deforestation) 'menyesatkan'. Seperti dilansir Antara, Mahendra menyebut bahwa dalam deklarasi yang dihasilkan KTT COP26 sama sekali tidak ada terminologi 'mengakhiri deforestasi pada 2030'.
Dalam deklarasi yang ditandatangani Indonesia dan lebih dari 100 negara lainnya, para pemimpin berkomitmen untuk 'bekerja secara kolektif untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan dan degradasi lahan pada tahun 2030 sambil melakukan pembangunan berkelanjutan dan mempromosikan transformasi pedesaan yang inklusif'.
Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, menyebut kesepakatan itu penting untuk mencapai tujuan membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius dalam upaya memperlambat pemanasan global.
Menanggapi pernyataan dari dua pejabat pemerintahan Indonesia itu, juru bicara PM Johnson menyatakan tidak melihat kontradiksi dalam pernyataan Indonesia.
"Pemahaman saya soal apa yang dikatakan pemerintah Indonesia adalah bahwa mereka perlu melanjutkan penebangan dan pertanian legal untuk mendukung pembangunan ekonomi mereka," ucap juru bicara PM Johnson dalam pernyataannya.
"Itu akan konsisten dengan janji -- apa yang menjadi komitmen negara-negara untuk mengakhiri deforestasi bersih (net deforestation), memastikan bahwa setiap hutan yang hilang diganti secara berkelanjutan," tegasnya.
