Menteri LHK: Pembangunan Jokowi Tak Boleh Berhenti atas Nama Nol Deforestasi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 03 Nov 2021 22:37 WIB
Siti Nurbaya
Menteri LHK (Foto: KLHK)
Jakarta -

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bicara soal pembangunan besar-besaran yang dilakukan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan pembangunan tak boleh berhenti atas nama deforestasi atau penebangan hutan.

Hal itu disampaikan Siti saat memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow seperti dilihat detikcom dari situs resmi Kementerian LHK, Rabu (3/11/2021). Siti awalnya bicara soal FoLU Net Carbon Sink 2030 yang tak boleh diartikan sebagai kondisi tanpa deforestasi.

Dia menegaskan komitmen RI mengendalikan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan. Salah satunya berkaitan dengan deforestasi pada 2030.

"Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif atau terjadi penyerapan/penyimpanan karbon sektor kehutanan. Oleh karena itu pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," kata Siti.

Dia menyebut menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama saja dengan melawan mandat UUD 1945. Menurutnya pembangunan harus terus berjalan untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.

Siti mengatakan kekayaan alam Indonesia, termasuk hutan, harus dikelola. Dia menekankan pengelolaan itu dilakukan sesuai kaidah berkelanjutan dan berkeadilan.

"Kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena di negara Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan kondisi di Indonesia," ujar Siti.

Dia berharap semua pihak berhati-hati memahami deforestasi dan tidak membandingkan makna deforestasi antara satu negara dengan negara lain. Menurutnya, deforestasi berkaitan dengan gaya hidup suatu kelompok masyarakat.

"Jadi harus ada compatibility dalam hal metodologi bila akan dilakukan penilaian. Oleh karenanya pada konteks seperti ini jangan bicara sumir dan harus lebih detil. Bila perlu harus sangat rinci," ujar Siti.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.