.webp)
Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kompak meminta junta militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan politik.
Demikian disampaikan Gedung Putih dalam sebuah pernyataan seperti diberitakan kantor berita AFP, Selasa (2/11/2021).
Gedung Putih menyatakan, dalam pertemuan di sela-sela KTT iklim COP26 di Glasgow, Biden dan Widodo juga menyoroti "kebebasan laut" di kawasan Indo-Pasifik, menggunakan bahasa yang biasanya mengacu pada kritik terhadap kehadiran China yang semakin kuat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Gedung Putih, Biden dan Jokowi "menyatakan keprihatinan tentang kudeta di Burma (nama lain Myanmar) dan setuju militer Burma harus menghentikan kekerasan, membebaskan semua tahanan politik, dan memungkinkan kembalinya demokrasi dengan cepat".
Dalam pertemuan itu, Biden "menyatakan dukungan" untuk posisi ASEAN di Myanmar, yang bulan lalu memboikot pertemuan puncak kelompok regional Asia Tenggara itu setelah pemimpin junta militer dilarang mengikuti KTT ASEAN tersebut.
Gedung Putih juga menyebut tentang Indonesia yang akan memegang presidensi kelompok G20, dan Biden "menyatakan dukungan untuk kepemimpinan Indonesia di Indo-Pasifik sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan pendukung kuat tatanan berbasis aturan internasional."
Pertemuan kedua Presiden ini dilakukan dengan sangat hangat dan bersahabat berlangsung selama satu jam.
Lihat juga video 'Jokowi Tagih Kontribusi Negara Maju Terkait Penanganan Perubahan Iklim':
Turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Dalam keterangan tertulisnya, Jokowi menyatakan bahwa di masa presidensi kelompok G20, Indonesia ingin mendorong kerja sama konkret di sejumlah sektor utama seperti memastikan transisi digital yang inklusif bagi pertumbuhan dan pembangunan, mendorong investasi dan alih teknologi rendah karbon yang terjangkau, serta keuangan inklusif khusunya bagi usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM), perempuan, dan kelompok rentan.
"Kita harus jadikan G20 relevan tidak saja bagi anggotanya, tapi juga bagi dunia utamanya negara berkembang," ucap Jokowi.
