.webp)
Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan memerintahkan Menteri Luar Negerinya untuk segera mengusir duta besar dari Jerman, Amerika Serikat dan 8 negara lainnya. Pengusiran ini bermula dari pernyataan bersama ke 10 negara soal aktivis Osman Kavala.
"Saya telah memerintahkan menteri luar negeri kami untuk menyatakan 10 duta besar ini sebagai persona non grata sesegera mungkin," kata Erdogan, menggunakan istilah diplomatik yang berarti langkah pertama sebelum pengusiran duta besar.
"Mereka harus pergi dari sini pada hari mereka tidak lagi mengenal Turki," katanya, sembari menuduh apa yang dilakukan negara-negara tersebut merupakan tindakan tak senonoh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas bagaimana awal mulanya hingga Erdogan murka dan memerintahkan pengusiran dubes dari 10 negara Barat dan AS itu? berikut ulasannya, seperti dilansir AFP, Minggu (24/10/2021).
Pernyataan Bersama 10 Negara
Pada Senin (18/10) lalu, 10 negara mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan penahanan filantropis dan aktivis Osman Kavala yang berkelanjutan 'membayangi' Turki. Mereka meminta Kavala untuk dibebaskan.
Adapun ke 10 negara tersebut adalah Jerman, AS, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Belanda, Selandia Baru, Norwegia dan Swedia.
Ke 10 utusan negara juga telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Turki pada Selasa (19/10) lalu.
Kasus Osman Kavala yang Mendatangkan Kemarahan Erdogan
Diketahui Osman Kavala (64) telah dipenjara tanpa hukuman sejak 2017 atas tuduhan terkait dengan protes anti-pemerintah 2013 dan kudeta militer yang gagal pada 2016.
Para duta besar negara-negara Barat telah menyerukan "penyelesaian yang adil dan cepat" untuk kasusnya.
Pada Sabtu (23/10), Erdogan menyebut Kavala sebagai "agen di Turki" untuk seorang miliader bernama George Soros - target teori konspirasi sayap kanan dan anti-Semit.
Sebutan itu dianggap para pendukung Kavala sebagai respon keras Erdogan usai dirinya selamat dari upaya kudeta 2016.
Kavala mengatakan kepada AFP dari selnya pekan lalu bahwa Erdogan mencoba menyalahkan konspirasi asing atas penentangan terhadap pemerintahannya yang hampir dua dekade, terutama protes nasional 2013 yang dipicu oleh rencana untuk menghancurkan taman Gezi di Istanbul.
"Karena saya dituduh menjadi bagian dari konspirasi yang diduga diorganisir oleh kekuatan asing, pembebasan saya akan melemahkan fiksi yang bersangkutan," katanya.
Tahun lalu, Kavala dibebaskan dari tuduhan terkait protes Gezi. Namun ia kembali ditangkap lantaran diduga berhubungan dengan kudeta 2016.
Pengawas hak asasi manusia Dewan Eropa telah mengeluarkan peringatan terakhir kepada Turki untuk mematuhi perintah Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa 2019. Perintah itu meminta Kavala dibebaskan sambil menunggu persidangan yang masih tertunda.
Jika tidak dipenuhi, Turki akan kehilangan hak suara atau bahkan keanggotaannya ditangguhkan dari Dewan Eropa.
Kini Erdogan menghadapi banyak tantangan di dalam dan luar negeri. Salah satunya dari pengawas pelanggaran keuangan global FATF yang menempatkan Turki di bawah pengawasan karena dianggap gagal memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan benar.
