.webp)
Urusan kapal selam antara Australia dan Prancis berbuntut panjang. Terbaru, polemik soal kapal selam ini membuat pimpinan kedua negara puasa bicara.
Dilansir dari Reuters, Selasa (21/9/2021), Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison, dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, bakal sama-sama menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pekan ini.
Morrison mengaku tak akan bicara dengan Macron di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Hal itu dipicu kemarahan Prancis terhadap Australia usai pemerintah PM Morrison membatalkan kesepakatan pembelian kapal selam konvensional dari Prancis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proyek yang dibatalkan itu bernilai USD 40 miliar. Australia memilih mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir dari AS.
"Tidak ada kesempatan untuk itu saat ini. Saya yakin bahwa kesempatannya akan datang pada waktunya," ucap Morrison kepada wartawan di New York saat ditanya apakah dirinya akan bertemu dan bicara dengan Macron di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB.
 PM Australia, Scott Morrison (Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP, File) Foto: Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP, File |
Prancis bereaksi keras dan menuduh Australia serta AS telah menikam Prancis dari belakang terkait aliansi pertahanan baru antara AS, Australia dan Inggris. Otoritas Prancis menarik pulang Duta Besar mereka dari Australia dan AS terkait hal itu.
Negara-negara Uni Eropa telah menyatakan solidaritas untuk Prancis pada Senin (20/9) waktu setempat. Solidaritas itu dianggap menunjukkan persatuan negara-negara di Eropa terhadap dalam merespons keputusan aliansi Australia dengan AS dan Inggris.
Aliansi itu dianggap mengancam kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Australia dan Uni Eropa dijadwalkan menggelar pembicaraan selanjutnya soal kesepakatan perdagangan pada 12 Oktober mendatang.
Menteri Perdagangan Australia, Dan Tehan, mengharapkan pembicaraan itu tetap digelar sesuai jadwal terlepas adanya kekecewaan Prancis.
Sementara itu, Morrison dijadwalkan bertemu Presiden AS, Joe Biden, dan sejumlah pemimpin negara Eropa lainnya di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York sebelum melanjutkan kunjungan ke Washington DC untuk menghadiri pertemuan kelompok Quad -- India, Jepang, AS dan Australia.
Sikap AS soal Panas Prancis-Australia
Presiden AS, Joe Biden, mengajak bicara Presiden Prancis, Emmanuel Macron, demi meredakan ketegangan Prancis-Australia. Seperti dilansir dari AFP, Juru bicara pemerintah Prancis, Gabriel Attal, mengungkap rencana percakapan telepon antara Macron dan Biden 'dalam beberapa hari ke depan' atas permintaan sang Presiden AS.
Dalam percakapan telepon itu, Macron akan meminta 'klarifikasi' dari Biden setelah pengumuman pakta pertahanan AS, Australia dan Inggris yang mendorong Australia membatalkan kontrak besar untuk kapal selam Prancis bertenaga diesel-listrik.
"Kami ingin penjelasan," tegas Attal dalam pernyataannya. Dia menyebut AS harus menjawab untuk 'apa yang tampak seperti pelanggaran kepercayaan besar'.
 Presiden AS, Joe Biden (Foto: AP Photo/Evan Vucci) |
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Drian, sebelumnya telah menyampaikan reaksi keras terhadap Australia, AS dan Inggris terkait aliansi pertahanan baru yang diumumkan Rabu (15/9) lalu.
"Telah terjadi kebohongan, duplikasi, pelanggaran kepercayaan besar dan penghinaan," sebut Drian kepada televisi France 2.
Awal Mula Ketegangan Prancis-Australia
Panasnya hubungan Australia dengan Prancis ini berawal dari Inggris, Amerika Serikat dan Australia yang mengumumkan perjanjian kerja sama internasional untuk saling mendukung teknologi pertahanan menangkal kekuatan China. Kerja sama ini memungkinkan Australia membangun kapal selam bertenaga nuklir untuk pertama kalinya.
Kesepakatan yang disebut sebagai Pakta Aukus ini juga mencakup teknologi kecerdasan buatan, teknologi kuantum dan siber. Aliansi ketiga negara tersebut dibentuk atas dasar kekhawatiran terhadap pertumbuhan kekuatan dan kehadiran militer China di kawasan Indo-Pasifik.
Buntut dari pakta tersebut, Australia membatalkan perjanjian pembelian kapal selam rancangan Prancis. Padahal, perjanjian pembelian itu telah disepakati sejak 2016.
Saat itu, Prancis memenangkan kontrak pembuatan 12 kapal selam untuk Angkatan Laut Australia sebesar AUD 50 miliar (Rp 522 triliun). Namun, proyek tersebut mengalami penundaan karena
Australia mengajukan syarat agar pembuatan kapal selam itu menggunakan banyak komponen dalam negeri.
 Presiden Prancis Emmanuel Macron (Foto: AP Photo/Thibault Camus) |
Batalnya kesepakatan tersebut membuat Prancis marah. Pemerintah Prancis kemudian menarik Duta Besarnya dari Australia dan AS. Hal ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah hubungan Prancis dengan Australia dan AS.
PM Australia, Morrison, mengaku memahami kekecewaan Prancis. Meski demikian, dia menegaskan tak menyesali keputusannya membatalkan proyek kapal selam konvensional dengan Prancis dan beralih ke proyek pembuatan kapal selam bertenaga nuklir bersama AS.
"Saya pikir mereka akan memiliki banyak alasan untuk mengetahui bahwa kita memiliki kekhawatiran mendalam dan serius. Kita telah memperjelas bahwa kita akan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional strategis kita," ucap PM Morrison kepada wartawan di Sydney.
"Saya tidak menyesali keputusan untuk mengutamakan kepentingan nasional Australia. Tidak akan pernah," sambungnya.
