.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan dihubungi oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Kementerian Luar Negeri mengatakan komunikasi telepon di antara kedua kepala negara tersebut berkaitan dengan pembahasan isu terkini.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. Faizasyah mengatakan telepon keduanya berlangsung pada Senin (20/9) sore kemarin.
"Betul, ada komunikasi per telepon kemarin sore," kata Faizasyah saat dihubungi, Selasa (21/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faizasyah mengaku tidak mengetahui secara persis komunikasi di antara Jokowi dan Scott Morrison. Namun dia menyebut wajar jika PM Australia menghubungi Jokowi berkaitan dengan perkembangan terkini.
"Saya tidak mengetahui substansinya, namun akan wajar kiranya bila kedua kepala pemerintahan membicarakan perkembangan terkini," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Lihat juga Video: PM Inggris: Hubungan Kami dan Prancis Tak Dapat Dihancurkan
Scott Morrison Telepon Jokowi soal Kemitraan AUKUS
Kabar komunikasi Perdana Menteri Scott Morrison dengan Presiden Joko Widodo dikabarkan terjadi pada Senin kemarin. Komunikasi itu disebut terjadi setelah Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan prihatin atas perlombaan senjata terkait perjanjian tiga arah Australia-Inggris-Amerika Serikat.
Berdasarkan informasi dari ABC, Morrison menegaskan kembali kepada Presiden Jokowi bahwa Australia akan tetap menjalankan kewajibannya menurut perjanjian nonproliferasi nuklir (NPT). Morrison menjelaskan kemitraan keamanan Australia-Inggris-Amerika Serikat (AUKUS) yang baru justru akan berkontribusi pada stabilitas dan 'keseimbangan strategis' di kawasan.
Bukan hanya Morrison, kabarnya delegasi Australia juga bakal berangkat ke Jakarta. Delegasi tersebut bakal menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan kemitraan keamanan AUKUS tersebut.
Indonesia bukan satu-satunya negara ASEAN yang menyatakan kekhawatiran secara terbuka tentang armada kapal selam bertenaga nuklir yang akan diadakan oleh Australia.
Sikap Indonesia atas Kapal Selam Nuklir Australia
Sebelumnya, Australia memutuskan membangun armada kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan AS dan Inggris menyusul tercapainya kesepakatan aliansi pertahanan baru ketiga negara tersebut. Indonesia prihatin atas keputusan Australia.
"Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan," kata pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia seperti dikutip Jumat (17/9).
Indonesia mengingatkan Australia soal nonproliferasi nuklir. Indonesia juga mendorong Australia memenuhi kewajiban menjaga stabilitas di kawasan.
"Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai nonproliferasi nuklir. Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation," ujar Kemlu RI.
Selain itu, Indonesia berharap Australia mengutamakan dialog untuk memecahkan perbedaan dengan damai. Indonesia menyebut penghormatan hukum internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan amat penting.
"Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan," kata Kemlu RI.
