Duterte Tolak Keras Penyelidikan ICC Atas Perang Narkoba Filipina

Rita Uli Hutapea - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 14:33 WIB
In this photo provided by the Malacanang Presidential Photographers Division, Philippine President Rodrigo Duterte wears a protective mask as he meets members of the Inter-Agency Task Force on the Emerging Infectious Diseases in Davao province, southern Philippines on Monday Sept. 21, 2020. Duterte says he has extended a state of calamity in the entire Philippines by a year to allow the government to draw emergency funds faster to fight the COVID-19 pandemic and harness the police and military to maintain law and order. (Albert Alcain/Malacanang Presidential Photographers Division via AP)
Presiden Rodrigo Duterte (Foto: Albert Alcain/Malacanang Presidential Photographers Division via AP)
Jakarta -

Presiden Rodrigo Duterte tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC)l atas perang narkoba Filipina.

Hal ini disampaikan pengacara Duterte hakim ICC menyatakan tindakan keras itu bisa menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Seperti diberitakan kantor berita AFP, Kamis (16/9/2021), hakim ICC pada Rabu (15/9) mengizinkan penyelidikan penuh terhadap kampanye anti-narkotika Duterte, yang menurut kelompok hak asasi manusia telah menewaskan puluhan ribu orang. Hakim menyebut kampanye itu menyerupai serangan tidak sah dan sistematis terhadap warga sipil.

Duterte "tidak akan bekerja sama karena pertama, Filipina telah meninggalkan Statuta Roma, sehingga ICC tidak lagi memiliki yurisdiksi atas negara", kata kepala penasihat hukum presiden, Salvador Panelo kepada radio lokal DZBB.

"Pemerintah tidak akan membiarkan anggota ICC mengumpulkan informasi dan bukti di sini di Filipina. Mereka akan dilarang masuk," tegasnya.

Duterte menarik Manila keluar dari pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda itu setelah ICC meluncurkan penyelidikan awal. Namun, ICC mengatakan memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan saat Filipina masih menjadi anggota.

Kelompok-kelompok hak asasi, pengacara dan kerabat orang-orang yang tewas dalam perang narkoba tersebut menyambut baik keputusan ICC.