Raja Salman Pecat Direktur Keamanan Publik Atas Tuduhan Korupsi

Rita Uli Hutapea - detikNews
Rabu, 08 Sep 2021 18:56 WIB
FILE - In this photo released by Saudi Press Agency, SPA, Saudi King Salman, chairs a video call of world leaders from the Group of 20 and other international bodies and organizations, from his office in Riyadh, Saudi Arabia, on March 26, 2020. Saudi King Salman is expected to speak Wednesday, Nov. 11, 2020, in an annual (virtual) address he gives to the nation about policy priorities for the coming year. (Saudi Press Agency via AP)
Raja Salman (Foto: Saudi Press Agency via AP)
Jakarta -

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud telah memecat direktur keamanan publik, Khalid bin Qarar al-Harbi dan memerintahkan penyelidikannya atas tuduhan korupsi.

"Jabatan Khaled al-Harbi telah dihentikan dengan merujuknya ke pensiun dan penyelidikan," demikian dilaporkan media resmi Saudi Press Agency (SPA), mengutip dekrit kerajaan.

Seperti diberitakan kantor berita AFP, Rabu (8/9/2021), SPA melaporkan, Harbi - bersama dengan 18 orang lainnya di sektor swasta dan publik - telah dituduh menggelapkan dana publik, pemalsuan, penyuapan dan penyalahgunaan pengaruh.

Menurut media setempat, Harbi telah menjadi direktur keamanan publik kerajaan Saudi sejak Desember 2018, dan dia sebelumnya menjadi komandan pasukan darurat khusus.

Sebelumnya, kerajaan Saudi mengumumkan pada Selasa (7/9) malam waktu setempat, bahwa mereka telah menemukan lebih dari selusin kasus korupsi - salah satunya melibatkan pejabat keamanan nasional - dalam beberapa bulan terakhir, dengan jumlah senilai 290 juta riyal.

Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, yang dikenal sebagai MBS, meluncurkan kampanye anti-korupsi besar-besaran pada 2017 tak lama setelah pengangkatannya sebagai Putra Mahkota.

Kampanye tersebut menjadikan hotel mewah Ritz-Carlton di Riyadh selama tiga bulan berfungsi sebagai pusat penahanan sementara bagi lusinan pangeran dan pejabat senior yang dicurigai melakukan korupsi atau ketidaksetiaan.

Otoritas Saudi telah mengalokasikan hotline bebas pulsa bagi penduduk untuk melaporkan aktivitas korupsi yang mencurigakan, dengan spanduk-spanduk di seluruh kerajaan yang mendesak orang untuk bekerja sama dengan kampanye anti-korupsi.

Pada tahun 2019, Pangeran Mohammed mengatakan kepada Dewan Syura, penasihat kerajaan, bahwa kampanye anti-korupsi telah menghasilkan 247 miliar riyal selama tiga tahun terakhir di samping aset-aset, real estat, dan saham bernilai miliaran riyal.

(ita/ita)