Para demonstran telah menghancurkan sekitar 12 menara telekomunikasi milik militer di Myanmar. Ini terjadi setelah pemerintah bayangan yang memproklamirkan diri di negara itu mengeluarkan seruan untuk "perang defensif" melawan junta militer.
Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan pada Februari lalu, memicu demonstrasi pro-demokrasi besar-besaran yang diikuti oleh tindakan keras militer dan pertempuran baru dengan milisi pemberontak etnis di daerah perbatasan.
Menurut pengamat lokal, lebih dari 1.000 warga sipil telah tewas dan hampir 8.000 ditangkap sejak kudeta militer tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diberitakan kantor berita AFP, Rabu (8/9/2021), para pengunjuk rasa mengatakan mereka menargetkan 11 menara ponsel milik militer, Mytel, salah satu dari empat jaringan seluler utama negara itu, di kota Budalin di wilayah Sagaing.
"Tujuan kami adalah menghancurkan bisnis militer. Bisnis mereka mendukung (mereka) untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, kami harus menghancurkannya," kata seorang warga yang terlibat dalam aksi itu kepada AFP.
Rekaman video dari media lokal menunjukkan ledakan di dasar salah satu menara diikuti oleh runtuhnya menara, dengan diiringi tepuk tangan dari penonton.
Sumber lokal mengatakan kepada AFP bahwa dua menara lainnya dihancurkan di tempat lain di wilayah Sagaing.
Aksi peledakan ini terjadi setelah seruan perlawanan dari apa yang disebut Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).
NUG, yang mengklaim sebagai pemerintah negara yang sah, terdiri dari anggota parlemen pembangkang yang bersembunyi atau diasingkan, banyak dari mereka berasal dari partai pemimpin terguling, Aung San Suu Kyi.
Plt Presiden NUG, Duwa Lashi La pada hari Selasa (7/9) mendesak warga untuk menargetkan aset-aset militer di daerah mereka.
"Kami meluncurkan perang defensif rakyat melawan junta," katanya dalam rekaman video.
"Semua warga di dalam... Myanmar memberontak melawan para teroris militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing," cetusnya.
Pada awal Mei lalu, NUG mengumumkan pembentukan "pasukan pertahanan rakyat" untuk menghadapi pasukan junta yang bersenjata lengkap dan tangguh, tetapi mereka belum memiliki dampak yang besar.
Otoritas militer - secara resmi dikenal sebagai Dewan Administrasi Negara (SAC) - menganggap NUG dan afiliasinya sebagai "teroris" yang berusaha membawa negara itu pada kehancuran.
Juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun menuduh NUG mencari perhatian menjelang Sidang Umum PBB di New York minggu depan, yang akan mempertimbangkan apakah junta atau pemerintah bayangan yang akan mewakili Myanmar.
"Kelompok teroris menyadari bahwa mereka hampir gagal. Itu sebabnya mereka terus berupaya untuk menarik perhatian internasional," kata Zaw Min Tun dalam sebuah pernyataan.
(ita/ita)