PM Malaysia Didesak Mundur
Keputusan pencabutan tanpa izin Raja Malaysia ternyata berbuntut panjang. PM Malaysia Muhyiddin Yassin pun didesak untuk mundur lantaran dituduh melakukan pengkhianatan.
Desakan mundur itu juga mencuat setelah Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah, mengecam pemerintahan PM Muhyiddin yang dianggap menyesatkan parlemen soal pencabutan aturan darurat virus Corona (COVID-19).
PM Muhyiddin memimpin koalisi pemerintahan yang diwarnai skandal yang mencapai kekuasaan tahun lalu tanpa pemilu, namun pemerintahannya kini ada di ambang keruntuhan setelah sekutu-sekutu koalisinya menarik dukungan.
Pekan ini, parlemen Malaysia menggelar sesi khusus setelah berbulan-bulan reses di bawah penetapan masa darurat Corona, yang oleh para pengkritik sengaja diberlakukan PM Muhyddin agar bisa mempertahankan kekuasaannya tanpa dominasi mayoritas di parlemen.
Seperti dilansir AFP, Kamis (29/7/2021), Menteri Urusan Hukum mengumumkan penetapan masa darurat Corona berakhir pada 1 Agustus dan sejumlah aturan darurat yang diterapkan selama pandemi telah dibatalkan.
Para anggota parlemen Malaysia dari oposisi marah dan menuduh PM Muhyiddin hanya ingin menghindari perdebatan di parlemen. Mereka juga menekan ketidakjelasan apakah Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Malaysia, Al-Sultan Abdullah, telah menyetujui pencabutan aturan darurat itu, seperti diatur dalam Konstitusi Federal.
Pada Kamis (29/7) waktu setempat, Istana Negara mengonfirmasi bahwa Al-Sultan Abdullah tidak memberikan persetujuan untuk pencabutan aturan darurat itu dan menyampaikan 'kekecewaan besar' terhadap pemerintahan PM Muhyddin.
(maa/maa)
