.webp)
Junta militer Myanmar membatalkan hasil pemilu tahun 2020 yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Ditegaskan junta militer Myanmar bahwa pemilu 2020 berlangsung dengan tidak bebas dan adil.
Seperti dilansir AFP, Selasa (27/7/2021), pembatalan hasil pemilu itu diumumkan enam bulan setelah Suu Kyi dilengserkan dalam kudeta militer pada Februari lalu.
Komisi pemilu junta militer Myanmar dalam pernyataannya menyebut penyelidikan mengungkapkan lebih dari 11 juta kasus penipuan dalam pemilu di mana NLD yang mengalahkan oposisi yang didukung militer.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka (NLD-red) berupaya merebut kekuasaan negara dari partai-partai dan kandidat non-NLD dengan menyalahgunakan pembatasan COVID-19," sebut ketua komisi pemilu junta Myanmar, Thein Soe, dalam pernyataannya.
"(Pemilu itu) Tidak bebas dan adil, itulah mengapa hasil pemilu 2020 dibatalkan," imbuhnya.
Tidak disebutkan lebih lanjut apakah pemilu baru akan digelar di negara berpenduduk 54 juta jiwa itu. Junta militer Myanmar sebelumnya menyatakan akan menggelar pemilu terbaru dalam dua tahun, namun juga mengancam akan membubarkan NLD.
Suu Kyi ditahan sejak kudeta dilancarkan militer, dan dijerat serangkaian dakwaan mulai dari melanggar pembatasan virus Corona (COVID-19) hingga secara ilegal mengimpor walkie-talkie. Atas rentetan dakwaan itu, Suu Kyi terancam hukuman penjara selama lebih dari satu dekade.
Simak juga 'Militer Myanmar Bebaskan Ribuan Tahanan Anti Kudeta':
Myanmar sendiri dilanda kekacauan sejak militer mengambil alih kekuasaan, dengan menurut kelompok pemantau lokal, lebih dari 900 orang tewas dalam penindakan tegas junta militer.
Gelombang baru Corona semakin menambah kekacauan di Myanmar, dengan banyak rumah sakit kosong dari para staf medis yang pro-demokrasi. Bank Dunia menyebut bahwa perekonomian Myanmar diperkirakan menyusut 18 persen tahun 2021 ini akibat kerusuhan yang dipicu kudeta dan gelombang baru Corona.
Sementara itu terkait hasil pemilu tahun 2020, NLD diketahui mendapat dukungan lebih besar dibandingkan saat pemilu tahun 2015. Dalam laporan soal pemilu Myanmar tahun 2020, kelompok pemantau Asian Network for Free Elections menyebut pemilu tersebut 'pada umumnya, mewakili kehendak rakyat'.
