.webp)
Perdana Menteri (PM) sementara Lebanon, Hassan Diab, memperingatkan bahwa negaranya bergerak menuju 'ledakan sosial'. Dia pun meminta bantuan dari komunitas internasional untuk menyelamatkan Lebanon yang berada dalam krisis ekonomi yang semakin mendalam.
Seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (9/7/2021), Bank Dunia telah menyebut krisis yang melanda Lebanon sebagai salah satu depresi terburuk dalam sejarah modern. Mata uang negara ini telah kehilangan lebih dari 90 persen nilainya dan lebih dari separuh populasi terjerumus ke dalam kemiskinan.
Kemarahan atas langkanya bahan bakar telah memicu perkelahian di pom bensin setempat. Diab tampaknya berusaha memperingatkan soal prospek terjadinya kerusuhan lebih lanjut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lebanon hanya beberapa hari dari ledakan sosial. Lebanon sedang menghadapi nasib kelam ini sendirian," tutur Diab dalam pidatonya saat menghadapi pertemuan dengan para Duta Besar dan perwakilan misi diplomatik berbagai negara di Beirut.
Diab menjabat PM sementara sejak mengundurkan diri usai ledakan dahsyat mengguncang pelabuhan Beirut pada 4 Agustus tahun lalu. Sejak saat itu, para politikus sektarian yang terpecah-pecah tidak mampu mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru.
Dalam pidatonya, Diab mendorong negara-negara sahabat untuk mengulurkan bantuan meskipun tidak ada pemerintahan baru di Lebanon. Dia menyatakan bahwa mengaitkan bantuan dengan reformasi sistem yang sangat korup telah menjadi menjadi 'ancaman bagi kehidupan warga Lebanon' dan stabilitas negara.
"Saya memohon melalui Anda kepada para Raja, Pangeran, Presiden dan para pemimpin negara-negara sahabat, dan saya menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-bangsa dan seluruh lembaga internasional, komunitas internasional dan opini publik global untuk membantu menyelamatkan warga Lebanon dari kematian dan mencegah kematian Lebanon," cetusnya di hadapan para diplomat asing.
Simak Video: Krisis Ekonomi Lebanon Bikin Obat dan Bahan Bakar Langka
Diab juga mengatakan bahwa hanya pemerintahan baru yang bisa memulai kembali pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
"Pemerintahan ini tidak memiliki hak untuk melanjutkan negosiasi dengan IMF untuk menerapkan rencana pemulihan yang ditetapkan kabinet, karena ini memerlukan kewajiban pemerintah berikutnya yang mungkin tidak akan mendukungnya," ucapnya.
Bulan lalu, kepala kebijakan asing Uni Eropa menyatakan bahwa para pemimpin Lebanon yang layak disalahkan atas krisis politik dan ekonomi yang terjadi, dan beberapa dari mereka bisa menghadapi sanksi jika terus menghalangi langkah untuk membentuk pemerintahan baru dan menerapkan reformasi.
Seorang pengendara sepeda motor di luar salah satu pom bensin di Beirut yang dilanda antrean panjang, menuturkan kepada Al Jazeera bahwa kehidupan di Lebanon telah menjadi seperti 'neraka'.
"Kami tidak bisa hidup lagi," ujarnya. "Kami punya uang tapi kami tidak bisa membeli apapun. Itu bukan hidup, ini neraka," imbuhnya.
Harga bahan bakar melonjak hingga 50 persen, dan mayoritas warga Lebanon hanya mendapatkan aliran listrik selama dua jam setiap harinya. Tidak hanya itu, hiperinflasi juga berdampak pada naiknya harga pangan dalam beberapa bulan terakhir, dengan upah minimum -- US$ 50 -- tetap sama.
