.webp)
Pada Jumat (2/7), AS menjatuhkan sanksi baru terhadap 22 pejabat militer dan menteri Myanmar terkait kudeta. Sanksi-sanksi terbaru AS itu menargetkan Menteri Informasi Chit Naing, Menteri Investasi Aung Naing Oo, Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Myint Kyaing, dan Menteri Kesejahteraan Sosial, Pemulihan dan Permukiman Kembali Thet Khine.
Tiga anggota Dewan Administrasi Negara -- nama resmi pemerintah junta militer Myanmar -- yang berkuasa di Myanmar juga dijatuhi sanksi AS, bersama dengan 15 pasangan dan anak-anak usia dewasa dari para pejabat Myanmar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di bawah sanksi-sanksi baru ini, seluruh properti di AS atas nama individu yang dikenai sanksi akan diblokir, dan warga AS maupun orang-orang di wilayah AS dilarang melakukan transaksi properti atau modal dengan mereka.
Lebih lanjut, Departemen Perdagangan AS menjatuhkan sanksi baru terhadap empat entitas bisnis terkait militer Myanmar. Keempat entitas itu terdiri atas King Royal Technologies Co yang menyediakan layanan komunikasi satelit yang mendukung militer Myanmar, kemudian Wanbao Mining dan dua anak perusahaannya yang memiliki perjanjian bagi hasil dengan sebuah perusahaan lainnya yang membantu mendanai Kementerian Pertahanan Myanmar.
(izt/dhn)
