Utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara (Korut) Sung Kim menawarkan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Pyongyang "di mana saja, kapan saja, dan tanpa prasyarat". Sejauh ini, belum ada kontak publik antara pemerintahan Presiden Joe Biden dan negara bersenjata nuklir itu.
Seperti diberitakan kantor berita AFP, Senin (21/6/2021), pernyataan Sung Kim muncul setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un pekan lalu memberikan reaksi pertamanya terhadap tinjauan Washington baru-baru ini tentang pendekatannya terhadap negeri komunis tersebut. Dikatakan Kim bahwa negaranya harus bersiap untuk "dialog dan konfrontasi" dengan AS.
Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menjanjikan "pendekatan praktis dan terkalibrasi", termasuk upaya diplomatik, untuk membujuk Korea Utara agar menghentikan program senjata nuklir dan rudal balistiknya yang dilarang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami terus berharap DPRK (nama resmi Korut) akan menanggapi secara positif jangkauan kami, dan tawaran kami untuk bertemu di mana saja kapan saja tanpa prasyarat," kata Sung Kim selama kunjungan lima hari ke sekutu Washington, Korea Selatan.
Utusan AS untuk Korut tersebut mendesak negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk sepenuhnya menerapkan resolusi terhadap Pyongyang, yang membatasi impor minyak Korea Utara dan ekspor batubara, tekstil dan ikan.
"Kami akan terus melaksanakan semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang menangani DPRK," katanya, menggunakan nama resmi Korut.
"Kami juga mendesak negara-negara anggota PBB, khususnya anggota Dewan Keamanan PBB, untuk melakukan hal yang sama guna mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh DPRK pada masyarakat internasional," imbuhnya.
Pekan lalu, Kim Jong-Un mengatakan situasi pangan negara itu "genting", membunyikan alarm di negara dengan sektor pertanian yang hampir mati yang telah lama berjuang untuk menghidupi rakyatnya.
KCTV yang dikelola pemerintah Pyongyang pada hari Minggu (20/6) melaporkan Kim Jong-Un dan para pejabat tinggi telah membahas "langkah-langkah darurat" untuk mengatasi "krisis pangan saat ini" di negara itu.