.webp)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, memperingatkan bahwa Iran bisa saja membuat senjata nuklir hanya dalam waktu hitungan minggu, jika tidak membatasi pengayaan uranium fisil.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (8/6/2021), peringatan itu disampaikan saat Iran dan negara-negara kekuatan dunia, termasuk AS, berupaya menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran, atau yang secara resmi disebut sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan 2015 (JCPOA).
JCPOA membatasi program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi internasional. Kesepakatan nuklir itu telantar sejak tahun 2018, saat AS menarik diri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Presiden Donald Trump memberlakukan kembali sanksi-sanksi untuk Iran, yang membalasnya dengan menolak untuk mematuhi batasan pengayaan uranium yang disepakati sebelumnya.
"Masih belum jelas apakah Iran bersedia dan bersiap melakukan apa yang diperlukan untuk kembali patuh (pada kesepakatan)," ucap Blinken dalam pernyataannya pada Senin (7/6) waktu setempat.
"Sementara itu, programnya terus berjalan. Semakin lama ini berlangsung, semakin banyak breakout time (waktu memproduksi uranium untuk satu senjata nuklir-red) berkurang. Sekarang menurun, menurut laporan publik, hingga beberapa bulan paling tidak. Dan jika ini berlanjut, itu akan turun menjadi hitungan minggu," cetusnya.
AS dan Iran memulai pembicaraan tidak langsung di Wina, Austria, sejak April lalu untuk melihat apakah kedua negara bisa melanjutkan kepatuhan pada JCPOA. Pembicaraan ronde kelima berakhir pada 2 Juni, dan para diplomat menyebut ronde keenam dimulai pada Kamis (10/6) mendatang.
Lihat juga video 'Menhan Israel di Washington: Iran Ancaman Eksistensi Bagi Israel':
Itu berarti hanya tersisa delapan hari untuk menyelamatkan JCPOA sebelum Iran menggelar pilpres pada 18 Juni, yang diprediksi akan menghadirkan pemimpin baru yang beraliran garis keras.
Sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk juga khawatir jika pembicaraan yang digelar hanya membahas program nuklir Iran, dan gagal membahas perkembangan rudal balistik Iran serta upaya campur tangan melalui proxy milisi di Irak, Yaman dan zona konflik lainnya.
Pada Februari lalu, Iran menangguhkan sejumlah inspeksi situs nuklir oleh pemantau nuklir Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau Badan Energi Atom Internasional (IAEA). IAEA mencapai kesepakatan tiga bulan yang memungkinkannya melanjutkan inspeksi namun dengan akses yang dikurangi.
Pada Mei lalu, batasan itu diperpanjang hingga 24 Juni. Namun awal pekan ini, kepala IAEA, Rafael Grossi, menyatakan semakin sulit untuk kembali memperpanjang batasan waktu itu.
"Saya bisa melihat ruang ini menyempit. Saya harap kita tidak akan melihat kapasitas inspeksi kita dibatasi lagi. Kita tidak bisa membatasi dan melanjutkan pembatasan kemampuan para pemeriksa untuk menginspeksi dan pada saat bersamaan berpura-pura bahwa ada kepercayaan," ujarnya.
"Di sinilah semuanya yang Anda lakukan dengan negara manapun saling terhubung. Bagi saya, jalur menuju kepercayaan melalui informasi, klarifikasi, inspeksi dan transparansi penuh. Kita mendapati sebuah negara yang memiliki program nuklir yang sangat maju dan ambisius, yang melakukan pengayaan di level sangat tinggi ... sangat dekat dengan level senjata," tandas Grossi.
