Otoritas China mendesak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak menghadiri acara yang direncanakan oleh Jerman, Amerika Serikat dan Inggris terkait kondisi Xinjiang. Acara yang akan diselenggarakan minggu depan itu disebut akan membahas terkait penindasan terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang yang menurut China akan menganggu urusan dalam negeri mereka.
"Ini adalah acara bermotif politik," demikian disampaikan misi PBB di China dalam catatan bertanggal 6 Mei lalu.
"Kami meminta misi Anda untuk TIDAK berpartisipasi dalam acara anti-China ini." tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti dilansir Reuters, Minggu (9/5/2021) China menuduh bahwa penyelenggara acara tersebut (termasuk beberapa negara Eropa, Australia dan Kanada) menggunakan masalah hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencampuri urusan dalam negeri China dan menciptakan perpecahan serta mengganggu pembangunan di China.
"Mereka terobsesi untuk memprovokasi konfrontasi dengan China," kata catatan itu.
Misi China di PBB tidak segera mengkonfirmasi catatan tersebut.
Diketahui pada Rabu (12/5) mendatang, duta besar Amerika Serikat, Jerman dan Inggris rencananya akan berpidato di acara virtual PBB bersama dengan Direktur Eksekutif Human Rights Watch Ken Roth dan Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard. Acara itu akan membahas terkait sistem PBB, negara anggota dan masyarakat sipil agar dapat mendukung dan mengadvokasi hak asasi manusia anggota komunitas etnis Turki di Xinjiang.
China menghadapi tuduhan melakukan penahanan, kerja paksa dan penyiksaan warga Uighur di kamp-kamp oleh sejumlah negara Barat dan kelompok hak asasi. Bahkan Amerika Serikat dengan lantang menyebut aksi itu merupakan bagian dari genosida hingga menetapkan tindakan tegas dengan melarang impor kapas dan produk tomat dari Xinjiang pada Januari lalu.
China menyangkal seluruh tuduhan yang dilayangkan, dengan dalih kamp-kamp berfungsi sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama di Xinjiang.
"Beijing telah mencoba selama bertahun-tahun untuk menggertak pemerintah agar bungkam tetapi strategi itu gagal total, karena semakin banyak negara-negara maju untuk menyuarakan kengerian dan kebencian atas kejahatan China terhadap Uighur dan Muslim Turki lainnya," kata direktur Human Rights Watch PBB Louis Charbonneau.
Lihat juga Video: Angkat Isu Uighur, China Ancam Boikot H&M Hingga Nike