.webp)
Pemerintah 'bayangan' Myanmar ikut buka suara soal Hasil KTT ASEAN di Jakarta. Mereka menyambut baik seruan para pemimpin untuk diakhirinya kekerasan militer di negara bekas jajahan Inggris itu.
Seperti dilansir dari AFP dan Nikkei Asia, Minggu (25/4/2021) Jenderal Militer Min Aung Hlaing turut menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN untuk membahas terkait kondisi krisis di Myanmar.
Diketahui dari pertemuan KTT ASEAN, disepakati 5 poin, yakni penghentian kekerasan dan pengekangan semua pihak, semua pihak memulai dialog untuk solusi damai Myanmar, penunjukan utusan khusus untuk menengahi dialog, ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan melalui kelompok pusat bantuan bencana (AHA), dan utusan khusus dan delegasi ASEAN akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juru bicara pemerintah 'bayangan' Myanmar menyambut baik seruan untuk diakhirinya kekerasan di Myanmar. Disebutkan bahwa hal itu adalah sebuah berita yang menggembirakan.
"Inilah yang diminta oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG)," kata Dr Sasa, yang juga menjabat sebagai Menteri Kerjasama internasional NUG yang kini bersembunyi dengan anggota parlemen lainnya.
"Kami sangat menantikan keterlibatan sekretaris jenderal (ASEAN) kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi dan kebebasan kami untuk rakyat kami dan untuk kawasan ini." lanjutnya.
Sementara itu, salah satu poin tentang seruan pembebasan semua tahanan politik tidak dimasukkan dalam pernyataan konsensus.
Merespon hal tersebut, Sasa mengatakan bahwa usulan ASEAN tidak akan membawa NUG dan badan legislatif CRPH ke meja perundingan selama persyaratan NUG tidak terpenuhi. Hasil kesepakatan dalam KTT ASEAN dianggap memihak junta militer Myanmar.
Simak video 'Otak Kudeta Myanmar Sepakat Akhiri Kekerasan di KTT ASEAN':
"Jika tidak ada kemajuan dalam persyaratan NUG untuk dialog, pemerintah paralel akan terus bekerja dengan negara-negara aliansi untuk memenangkan pengakuan dan dukungan. Kami akan bekerja sama, misalnya dengan Inggris, AS, Uni Eropa, serta negara-negara Asia termasuk Jepang, India, Korea Selatan - mereka adalah negara demokrasi, mereka harus membantu kami," katanya.
"Tidak ada kompromi, empat syarat sudah kami (warga Myanmar) susun. Kami tidak dapat melegitimasi pembunuhan. Jika ASEAN melegitimasi junta, maka juga melegitimasi militer." kata juru bicara NUG, Dr. Sasa dalam sebuah wawancara di lokasi rahasia.
NUG memberikan empat tuntutan yakni agar junta mengembalikan para pemimpin dan anggota parlemen yang terpilih secara demokratis sejak pemilihan November, termasuk Aung San Suu Kyi, diakhirinya kekerasan terhadap warga sipil, tentara disingkirkan dari jalan-jalan dan dibebaskannya tahanan politik.
Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, mengatakan masih harus dilihat seberapa efektif keterlibatan ASEAN nantinya.
"Hasil KTT ASEAN akan ditentukan di Myanmar, bukan (dalam) dokumen," cuit Andrews.
"Apakah pembunuhan akan berhenti? Akankah teror lingkungan berakhir? Akankah ribuan orang yang diculik dibebaskan?" imbuhnya.
(izt/imk)
