Pemerintah China mengatakan telah membayar iuran tahun 2021 kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pihaknya juga mengisyaratkan agar Amerika Serikat mengikuti langkah serupa.
Seperti dilansir AFP, Rabu (14/4/2021) menurut pernyataan yang disampaikan misi PBB di China, pada 13 April lalu, China membayar penuh semua kontribusinya ke anggaran reguler PBB.
Sebelumnya pada akhir Februari lalu, China juga telah membayar untuk tujuh operasi penjaga perdamaian PBB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak diketahui dengan jelas berapa jumlah kontribusi yang dibayarkan China ke PBB.
"Sebagai penyumbang terbesar kedua untuk anggaran rutin PBB dan penilaian pemeliharaan perdamaian, China secara aktif mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tegas menjaga sistem internasional, dan menegakkan multilateralisme dengan tindakan nyata," bunyi pernyataan itu.
Menurut para pejabat PBB, Amerika Serikat yang telah berjanji untuk kembali terlibat dalam diplomasi multilateral, adalah penyumbang keuangan terbesar PBB tetapi memiliki hutang sekitar US$ 1,3 miliar (Rp 19 triliun), termasuk US$ 700 juta ( Rp 10,2 miliar) untuk tahun ini.
Diketahui Anggaran operasi tahunan PBB mencapai sekitar US$ 3,2 miliar (Rp 46,8 triliun), sementara anggaran penjaga perdamaiannya adalah sekitar US$ 6,5 miliar (Rp 95,1 triliun).
Amerika Serikat menyumbang 22 persen untuk anggaran operasi PBB, dan hampir 28 persen untuk anggaran penjaga perdamaian.
Tonton juga Video: AS Peringatkan 'Tindakan Agresif' China ke Taiwan
Pada 2017, mantan Presiden Donald Trump memangkas kontribusi AS untuk anggaran pemeliharaan perdamaian PBB menjadi 25 persen.
Diketahui pada tahun 2016, China menjadi penyumbang keuangan terbesar kedua untuk operasi penjaga perdamaian PBB, dan pada 2019, menjadi negara terbesar kedua untuk anggaran operasi, di atas Jepang.
"China telah memenuhi kewajiban keuangannya secara penuh, tepat waktu, dan tanpa persyaratan sesuai dengan Piagam PBB, menunjukkan peran yang dimainkannya sebagai negara besar yang bertanggung jawab," demikian pernyataan dari kantor misi China untuk PBB.
"Negara-negara anggota harus memenuhi kewajiban hukum mereka, secara aktif menanggapi seruan Sekretaris Jenderal, dan membayar semua kewajiban secepat mungkin," tambahnya.