.webp)
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tengah menggelar perundingan serius dengan China untuk mendapatkan akses tanpa batas ke wilayah Xinjiang. Akses itu dibutuhkan PBB untuk memverifikasi laporan yang menyebut warga etnis minoritas Muslim Uighur dipersekusi.
Seperti dilansir Reuters, Senin (29/3/2021), hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, dalam wawancara dengan media Kanada, Canadian Broadcasting Corp (CBC), pada Minggu (28/3) waktu setempat.
Bulan lalu, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Michelle Bachelet, menyatakan bahwa laporan soal penahanan sewenang-wenang, penganiayaan, kekerasan seksual dan kerja paksa di Xinjiang memerlukan asesmen secara menyeluruh dan independen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya pada Februari, Bachelet menuturkan bahwa pembicaraan untuk mengatur kunjungan telah dimulai, tetapi belum ada kesepakatan yang dicapai.
Dalam pernyataan terbaru, Guterres mengungkapkan bahwa kunjungan Bachelet ke Xinjiang 'tengah dirundingkan saat ini antara Kantor Komisioner Tinggi dan otoritas China'.
"Dan saya berharap mereka akan segera mencapai kesepakatan dan bahwa Komisioner HAM akan bisa mengunjungi China tanpa pembatasan atau batasan," ujar Guterres.
Kepekaan China terhadap kritikan atas perlakuan pada Uighur terlihat pada akhir pekan lalu, saat negara itu mengumumkan sanksi terarah untuk dua pejabat hak-hak keagamaan Amerika Serikat (AS) dan seorang anggota parlemen Kanada yang mengecam perlakuan China terhadap Uighur dan minoritas lainnya.
Para aktivis mengungkapkan keraguan soal prospek kunjungan penuh makna dengan akses tanpa batas ke Xinjiang. Pemerintah China menyangkal adanya penganiayaan dan menegaskan bahwa warga etnis minoritas di Xinjiang dan wilayah Tibet menikmati kebebasan yang luas.
Tonton juga Video: Angkat Isu Uighur, China Ancam Boikot H&M Hingga Nike
