.webp)
Filipina memanggil Duta Besar China untuk meminta kapal-kapal China segera meninggalkan perairan yang diklaim oleh Manila di Laut China Selatan. Disebutkan bahwa kehadiran kapal-kapal China itu memicu ketegangan antara dua negara.
Seperti dilansir Associated Press, Selasa (13/4/2021), ketegangan antara Filipina dan China meningkat usai lebih dari 200 kapal China, yang dicurigai oleh otoritas Filipina dioperasikan oleh milisi, berkumpul di Whitsun Reef awal bulan lalu.
Pemerintah Filipina menuntut agar kapal-kapal China itu segera pergi dan mengerahkan penjaga pantai dan kapal patroli ke perairan tersebut. Merespons seruan Filipina, China mengatakan keberadaan kapal-kapalnya di Whitsun Reef untuk berlindung dari kondisi laut yang berbahaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuan dengan Duta Besar China, Huang Xilian, pada Senin (12/4) waktu setempat, Wakil Menteri Luar Negeri Filipina, Elizabeth Buensuceso, mengungkapkan ketidaksenangan Filipina atas kehadiran kapal-kapal China di sekitar Julian Felipe Reef - nama Filipina untuk Whitsun Reef di wilayah Spratly yang paling banyak disengketakan.
"Kehadiran terus-menerus kapal China di sekitar terumbu karang menjadi sumber ketegangan regional," kata Buensuceso.
Dia menegaskan kembali kepada Huang bahwa terumbu karang, yang terletak sekitar 175 mil laut di sebelah barat provinsi Palawan Filipina, berada dalam zona lepas pantai yang diakui secara internasional. Filipina memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi perikanan, minyak, gas, dan sumber daya lainnya di wilayah itu.
Lebih lanjut, dirinya juga mengutip putusan tahun 2016 dalam kasus arbitrase internasional yang diajukan Filipina terhadap China. Putusan itu membatalkan klaim atas dasar sejarah China ke hampir semua wilayah di Laut China Selatan di bawah perjanjian maritim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1982.
Melalui pengawasan udara, militer Filipina menunjukkan beberapa kapal China telah meninggalkan terumbu karang, namun masih ada lebih dari 40 kapal yang tertambat pada akhir Maret lalu. Filipina juga membantah klaim China dengan mengatakan cuaca di sekitar terumbu karang aman.
Protes Filipina terhadap China mulai semakin meningkat di tengah mesranya hubungan Presiden Rodrigo Duterte dengan China setelah menjabat pada pertengahan 2016 lalu. Duterte berulang kali dikritik karena tidak segera menuntut kepatuhan China terkait putusan arbitrase 2016 dan mengambil sikap yang lebih tegas terhadap tindakan China di perairan yang disengketakan.
Kepulauan Spratly yang merupakan pulau kecil dan atol di Laut China Selatan diklaim seluruhnya atau sebagian oleh China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei.
Dalam beberapa tahun terakhir, China telah mengubah tujuh terumbu karang yang disengketakan menjadi pangkalan yang dilengkapi rudal, sehingga memicu ketegangan.
