Otoritas China memperingatkan perusahaan-perusahaan asing untuk tidak mengambil langkah gegabah atau terlibat dalam politik terkait isu Xinjiang. Peringatan dilontarkan China setelah sejumlah merek asing seperti H&M dan Nike melontarkan keprihatinan soal kerja paksa di Xinjiang.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (30/3/2021), merek-merek asing seperti H&M, Nike, Burberry, Adidas dan merek Barat lainnya dihujani kritikan online dan dilanda aksi boikot massal di China sejak pekan lalu, terkait komentar soal sumber pasokan kapas mereka di Xinjiang.
Konflik muncul saat Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya meningkatkan tekanan terhadap China atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah yang dihuni etnis minoritas Muslim Uighur dan banyak etnis minoritas Muslim lainnya di China.
"Saya pikir perusahaan tidak seharusnya mempolitisasi perilaku ekonominya," tegas juru bicara pemerintah Xinjiang, Xu Guixiang, dalam konferensi pers pada Senin (29/3) waktu setempat.
"Bisakah H&M terus menghasilkan uang di pasar China? Tidak lagi," imbuhnya.
"Terburu-buru mengambil keputusan ini dan terlibat dalam sanksi, adalah tidak masuk akal. Ini seperti mengangkat batu untuk menjatuhkannya ke atas kaki sendiri," sebut Xu.
Pihak H&M belum menanggapi pernyataan otoritas Xinjiang tersebut.
Para pakar HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, menyuarakan keprihatinan soal dugaan penahanan dan kerja paksa Muslim Uighur di Xinjiang dan menyerukan perusahaan global maupun domestik untuk 'memeriksa dengan saksama rantai pasokan mereka'.
Tonton juga Video: Angkat Isu Uighur, China Ancam Boikot H&M Hingga Nike
