.webp)
Sebuah partai Islam bernama Ra'am bisa menjadi penentu dalam pemilu Israel yang hasilnya kembali menggantung. Partai koalisi yang mendukung Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu masih kekurangan kursi parlemen untuk bisa membentuk pemerintahan baru.
Seperti dilansir The Times of Israel dan France24, Jumat (26/3/2021), pemilu keempat dalam dua tahun yang digelar Israel pada Selasa (23/3) waktu setempat kembali gagal memecah kebuntuan politik.
Dengan total 120 kursi dalam parlemen Israel atau Knesset, maka dibutuhkan sedikitnya 61 kursi untuk bisa mendominasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun koalisi yang mendukung Netanyahu sejauh ini hanya berhasil meraup 59 kursi parlemen, atau kurang dua kursi dari batasan untuk mendominasi parlemen dan membentuk pemerintahan baru. Koalisi itu dipimpin oleh Partai Likud yang menaungi Netanyahu.
Sedangkan koalisi partai yang menentang Netanyahu dilaporkan sejauh ini meraup 56 kursi parlemen.
Di tengah-tengah kedua blok itu, terdapat Partai United Arab List, atau yang bernama Ra'am dalam bahasa Ibrani, yang diproyeksikan meraup lima kursi parlemen.
Partai Ra'am yang dipimpin Mansour Abbas disebut-sebut sebagai penentu untuk memecah kebuntuan politik Israel, jika nantinya partai ini memutuskan untuk berkoalisi dengan Netanyahu atau rivalnya.
Abbas yang berusia 46 tahun sekarang dijuluki 'kingmaker' yang disebut bisa membantu atau menghancurkan upaya Netanyahu untuk kembali menjabat PM Israel dalam periode keenamnya.
Simak video 'Jelang Pemilu, Ribuan Warga Israel Tolak Netanyahu':
Laporan media-media setempat ramai membahas hal ini, dengan beberapa headline berbunyi: "Perolehan suara ketat Israel berarti Islamis Arab bisa memilih PM selanjutnya" dan "Netanyahu kurang dukungan untuk koalisi sayap-kanan, akan membutuhkan dukungan Arab".
"Ini adalah pergeseran menarik dalam politik Israel, mendapati Partai Arab mungkin memainkan peran yang lebih menentukan," sebut pengamat politik Israel, Eylon Levy.
"Mansour Abbas mungkin bisa membantu Netanyahu atau memblokirnya dari pemerintahan," cetusnya.
Dalam tanggapannya terhadap hasil pemilu, Abbas menekankan bahwa dirinya tidak berada di pihak mana pun dari kedua blok yang bersaing. Dia menyebut pihaknya bersedia untuk duduk dan berdialog, jika memang ada tawaran untuk bergabung dengan salah satu koalisi.
"Kami tidak berada di dalam saku siapapun, tidak di Kanan dan tidak di Kiri," ucapnya kepada radio Israel pada Rabu (24/3) waktu setempat.
"Kami bersedia untuk berunding dengan kedua pihak, jika siapa saja tertarik untuk membentuk pemerintahan dan siapa saja yang memandang diri mereka sebagai Perdana Menteri di masa depan," ujar Abbas kepada Radio 103FM.
"Jika ada tawaran, kita akan duduk dan bicara," tegasnya.
Kiprah Abbas dan Partai Ra'am sebenarnya sudah sejak lama. Abbas pertama terpilih menjadi anggota parlemen Israel sejak dua tahun lalu, atau pada pemilu April 2019, ketika dia berkoalisi dengan Partai Koalisi Nasional Demokratik (Balad) yang didirikan intelektual Palestina Israel dan menjadi anggota aliansi Joint List.
Partai Ra'am sendiri merupakan cabang politik dari Gerakan Islamis yang terpecah tahun 1990-an menjadi cabang garis keras di wilayah utara dan cabang yang lebih moderat di wilayah selatan. Cabang moderat bersedia untuk terlibat dalam proses demokratik Israel.
