.webp)
Otoritas junta militer Myanmar menyesalkan jatuhnya korban jiwa dalam unjuk rasa antikudeta di berbagai wilayah negara tersebut. Versi junta militer menyebut 164 demonstran tewas dalam unjuk rasa yang berujung bentrok dengan pasukan keamanan beberapa waktu terakhir.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (23/3/2021), pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun, dalam konferensi pers terbaru pada Selasa (23/3) waktu setempat. Zaw menyebut bahwa 164 demonstran tewas sejauh ini.
Zaw menyatakan dalam konferensi pers bahwa dirinya 'menyesalkan kepergian mereka karena mereka juga warga negara kita'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Zaw juga menyalahkan para demonstran antikudeta yang disebutnya telah memicu penghancuran properti secara luas dan mengobarkan kerusuhan.
Dalam pernyataannya, Zaw mengklaim bahwa sembilan anggota pasukan keamanan Myanmar juga tewas saat menghadapi para demonstran.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa aksi mogok kerja dan rumah-rumah sakit yang tidak beroperasi penuh telah memicu kematian, yang disebutnya juga termasuk akibat virus Corona (COVID-19).
"Tidak pantas dan tidak etis," sebut Zaw merujuk pada mereka yang mogok kerja.
Sementara itu, menurut data kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sedikitnya 261 orang tewas di tangan pasukan keamanan Myanmar dalam berbagai unjuk rasa yang digelar di banyak wilayah sejak kudeta militer pada 1 Februari lalu.
Tonton video 'Aung San Suu Kyi Akan Disidang':
Pada Senin (22/3) waktu setempat, menurut saksi mata dan laporan media lokal, sedikitnya tiga orang tewas dalam bentrokan saat unjuk rasa di Mandalay. Salah satu korban tewas merupakan seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun.
Laporan media lokal Mizzima menyebut pasukan keamanan Myanmar melakukan lebih banyak penggerebekan di Yangon pada Senin (22/3) malam, dengan sejumlah tembakan dilepaskan dan beberapa orang luka-luka.
Junta militer Myanmar mencoba membenarkan kudeta yang dilancarkan pada 1 Februari lalu, dengan menyebut pemilu 8 November 2020 yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi diwarnai kecurangan. Tuduhan itu telah dibantah oleh komisi pemilu Myanmar.
Pemimpin junta militer Myanmar telah menjanjikan bahwa pemilu baru akan digelar, namun waktunya belum ditetapkan.
