Kepolisian Australia menghentikan penyelidikan terkait tuduhan pemerkosaan oleh seorang menteri kabinet. Pihak berwenang menyimpulkan tidak ada cukup bukti untuk menjerat menteri tersebut.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (2/3/2021) akhir pekan lalu, sejumlah anggota parlemen oposisi Australia telah menerima surat yang merinci tuduhan pemerkosaan seorang gadis berumur 16 tahun oleh seorang menteri sebelum dia masuk parlemen.
Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan tuduhan itu telah dirujuk ke Polisi Federal Australia (AFP), meskipun menteri itu "dengan keras menolak" tuduhan itu dalam percakapan dengannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AFP mengatakan tidak akan menyelidiki karena tidak memiliki yurisdiksi, sementara polisi di New South Wales (NSW) - tempat dugaan kejahatan itu dilaporkan pada tahun 1988 - juga mengesampingkan penyelidikan.
"Peran AFP adalah untuk menjadi penghubung, mendukung dan memberikan nasihat apa pun yang dibutuhkan yurisdiksi dalam masalah ini," kata Komisaris AFP, Reece Kershaw kepada Channel 9 Australia.
Polisi NSW mengatakan mereka telah menyimpulkan tidak ada cukup bukti.
"Kepolisian NSW telah memutuskan masalah itu sekarang ditutup," kata kepolisian NSW dalam sebuah pesan email.
Penutupan kasus juga didasarkan lantaran korban tidak membuat pernyataan resmi terkait tuduhan pemerkosaan sebelum dia bunuh diri tahun lalu.
Polisi NSW memang mendapatkan "dokumen pribadi" yang konon dibuat oleh perempuan itu. Namun, secara hukum hal itu tidak cukup untuk melanjutkan penyelidikan.
Penutupan kasus berarti membebaskan Morrison dari arahan aturan parlemen untuk menangguhkan menteri-nya. Meski begitu, keputusan ini tidak banyak mengurangi tekanan pada pemerintahnya.
Bulan lalu, tiga mantan anggota staf partai Liberal mengaku telah diperkosa oleh seorang rekan yang tidak disebutkan namanya. Salah satu korban telah mengajukan pengaduan resmi ke polisi.
Pada Selasa (2/3), pemerintahan Morrison mengatakan telah membentuk layanan telepon 24/7 yang independen dan rahasia untuk para pegawai dan mantan anggota parlemen untuk melaporkan tuduhan perilaku yang tidak pantas.