.webp)
Otoritas Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya terang-terangan menuduh Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), menyetujui pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi. AS juga menjatuhkan serentetan sanksi, namun tidak secara langsung menargetkan MBS.
Seperti dilansir AFP, Sabtu (27/2/2021), laporan intelijen AS yang diungkap ke publik oleh pemerintahan Presiden Joe Biden menyatakan MBS yang merupakan pemimpin de-facto Saudi telah 'menyetujui sebuah operasi di Istanbul, Turki, untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi'.
Laporan intelijen AS menyatakan bahwa mengingat pengaruh yang dimiliki MBS, 'sangat tidak mungkin' pembunuhan Khashoggi terjadi tanpa lampu hijau darinya. Pembunuhan itu, menurut laporan intelijen AS, juga disebut sesuai dengan pola 'dukungan Putra Mahkota untuk penggunaan langkah kekerasan dalam membungkam para pembangkang di luar negeri'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khashoggi yang seorang kolumnis media terkemuka AS, The Washington Post, ini dikenal kerap mengkritik kebijakan MBS. Khashoggi yang tinggal di AS cukup lama, dibujuk untuk mendatangi Konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018, kemudian dibunuh dan dimutilasi. Jasadnya belum ditemukan hingga kini.
Bersamaan dengan dirilisnya laporan intelijen itu, Departemen Keuangan AS mengumumkan pembekuan aset dan kriminalisasi transaksi dengan seorang mantan pejabat intelijen Saudi dan unit elite Saudi bernama Pasukan Intervensi Cepat (RIF), yang disebut 'ada untuk membela Putra Mahkota' dan 'hanya tunduk padanya'.
Demi menghormati mendiang Khashoggi, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengumumkan pemberlakuan 'Khashoggi Ban' yang melarang masuk setiap warga negara asing (WNA) yang dianggap pernah mengancam atau menyerang aktivis, pembangkang dan jurnalis atas nama pemerintah asing.
Terkait larangan terbaru itu, AS telah mem-blacklist 76 warga Saudi, termasuk beberapa yang berperan dalam pembunuhan Khashoggi.
Namun, otoritas AS tidak menjatuhkan sanksi maupun menerapkan larangan apapun terhadap MBS. Dengan para pejabat AS menyebut tidak ada preseden penjatuhan sanksi untuk pemimpin senior dari negara sekutu.
Saat ditanya oleh wartawan soal tidak adanya sanksi atau tindakan langsung terhadap MBS, Blinken menyatakan bahwa: "Ini lebih besar dari satu orang manapun."
Lebih lanjut, Blinken menjelaskan bahwa Biden berupaya untuk 'menyesuaikan kembali hubungan' bukan bermaksud 'memutuskan hubungan' dengan Saudi.
"Apa yang kita lakukan dengan tindakan yang kita ambil sebenarnya bukan untuk memutuskan hubungan, tapi untuk menyesuaikan kembali (hubungan) agar lebih sejalan dengan kepentingan dan nilai-nilai kita," jelasnya kepada wartawan setempat.
"Saya pikir kita harus memahami bahwa ini lebih besar dari satu orang manapun. Kalibrasi ulang ini menyangkut kebijakan-kebijakan yang diupayakan Arab Saudi dan langkah itu diambil," jawab Blinken saat ditanya kenapa MBS tidak menjadi target sanksi atau tindakan keras AS.
Biden Didorong Jatuhkan Sanksi ke Putra Mahkota Saudi
Sebuah kelompok advokasi yang didirikan mendiang Khashoggi, Demokrasi untuk Dunia Arab Sekarang, menyerukan Biden untuk mengambil tindakan lebih jauh dengan menjatuhkan sanksi pada MBS. Beberapa anggota parlemen AS dari Partai Demokrat, yang menaungi Biden, juga mendorong tindakan lebih lanjut.
"Kita juga harus memastikan bahwa ada konsekuensi nyata bagi individu seperti MBS; jika tidak, otokrat di seluruh dunia akan mendapatkan pesan bahwa impunitas berkuasa," cetus Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS, Bob Menendez.
"Pemerintah Biden harus mencari cara untuk memastikan bahwa dampak dari pembunuhan brutal Khashoggi melampaui orang-orang yang mengeksekusinya, kepada orang yang memerintahkannya -- Putra Mahkota sendiri," tegas Ketua Komisi Intelijen DPR AS, Adam Schiff, dari Partai Demokrat.
"Dia (MBS-red) memiliki darah di tangannya dan darah itu milik seorang penduduk Amerika dan seorang jurnalis," imbuhnya.
Menurut Schiff, Biden harus mempertimbangkan 'sanksi-sanksi terhadap aset Dana Investasi Publik Saudi yang dia kendalikan yang memiliki hubungan dengan tindak kejahatan itu'.
Secara terpisah, dua pejabat pemerintah AS seperti dilansir CNN mengungkapkan bahwa sanksi untuk MBS tidak pernah menjadi opsi. Alasannya, menurut kedua pejabat pemerintah AS itu, penjatuhan sanksi untuk pemimpin de-facto Saudi akan 'terlalu rumit' dan bisa membahayakan kepentingan militer AS di Saudi.
Disebutkan juga oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS bahwa pemerintahan Biden sama sekali tidak meminta Departemen Luar Negeri untuk memberikan opsi soal bagaimana menargetkan MBS dengan sanksi.
