Otoritas Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya terang-terangan menuduh Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), menyetujui pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi. AS juga menjatuhkan serentetan sanksi, namun tidak secara langsung menargetkan MBS.
Seperti dilansir AFP, Sabtu (27/2/2021), laporan intelijen AS yang diungkap ke publik oleh pemerintahan Presiden Joe Biden menyatakan MBS yang merupakan pemimpin de-facto Saudi telah 'menyetujui sebuah operasi di Istanbul, Turki, untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi'.
Laporan intelijen AS menyatakan bahwa mengingat pengaruh yang dimiliki MBS, 'sangat tidak mungkin' pembunuhan Khashoggi terjadi tanpa lampu hijau darinya. Pembunuhan itu, menurut laporan intelijen AS, juga disebut sesuai dengan pola 'dukungan Putra Mahkota untuk penggunaan langkah kekerasan dalam membungkam para pembangkang di luar negeri'.
Khashoggi yang seorang kolumnis media terkemuka AS, The Washington Post, ini dikenal kerap mengkritik kebijakan MBS. Khashoggi yang tinggal di AS cukup lama, dibujuk untuk mendatangi Konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018, kemudian dibunuh dan dimutilasi. Jasadnya belum ditemukan hingga kini.
Bersamaan dengan dirilisnya laporan intelijen itu, Departemen Keuangan AS mengumumkan pembekuan aset dan kriminalisasi transaksi dengan seorang mantan pejabat intelijen Saudi dan unit elite Saudi bernama Pasukan Intervensi Cepat (RIF), yang disebut 'ada untuk membela Putra Mahkota' dan 'hanya tunduk padanya'.
Demi menghormati mendiang Khashoggi, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengumumkan pemberlakuan 'Khashoggi Ban' yang melarang masuk setiap warga negara asing (WNA) yang dianggap pernah mengancam atau menyerang aktivis, pembangkang dan jurnalis atas nama pemerintah asing.
Terkait larangan terbaru itu, AS telah mem-blacklist 76 warga Saudi, termasuk beberapa yang berperan dalam pembunuhan Khashoggi.
Namun, otoritas AS tidak menjatuhkan sanksi maupun menerapkan larangan apapun terhadap MBS. Dengan para pejabat AS menyebut tidak ada preseden penjatuhan sanksi untuk pemimpin senior dari negara sekutu.
