Tuduhan genosida terhadap minoritas muslim Uighur di Xinjiang kembali memojokkan pemerintahan China. Pada Kamis (25/2), parlemen Belanda, mengeluarkan mosi yang menyatakan perlakuan terhadap warga minoritas Muslim Uighur di China sama dengan genosida. Ini menjadikan Belanda sebagai negara pertama di Eropa yang menyebut China melakukan genosida terhadap Uighur.
"Sebuah genosida terhadap minoritas Uighur sedang terjadi di China," demikian bunyi mosi Belanda, yang tidak secara langsung mengatakan bahwa pemerintah China bertanggung jawab, seperti dilansir Reuters, Jumat (26/2/2021),
Mosi parlemen Belanda yang sifatnya tidak mengikat itu menyatakan bahwa tindakan pemerintah China seperti "tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran" dan "memiliki kamp hukuman" berada di bawah Resolusi PBB 260, yang umumnya dikenal sebagai konvensi genosida. Namun, partai konservatif VVD pimpinan Perdana Menteri Mark Rutte menentang resolusi tersebut.
Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, mengatakan pemerintah tidak mau menggunakan istilah genosida, karena situasinya belum diumumkan oleh PBB atau pengadilan internasional.
"Situasi orang-orang Uighur sangat memprihatinkan," kata Blok kepada wartawan setelah mosi itu disahkan, seraya menambahkan bahwa pemerintah Belanda berharap untuk bekerja sama dengan negara lain mengenai masalah tersebut.
Penulis mosi tersebut, anggota parlemen Sjoerd Sjoerdsma dari Partai kiri D-66, juga mengusulkan untuk melobi Komite Olimpiade Internasional untuk memindahkan Olimpiade Musim Dingin 2022 dari Beijing, China.
Aktivis dan pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan setidaknya 1 juta Muslim ditahan di kamp-kamp di wilayah terpencil di Xinjiang. Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China melakukan penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi terhadap mereka.
China Menyangkal
China menyangkal adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan mengatakan kamp-kampnya menyediakan pelatihan kejuruan. Kamp itu dibutuhkan untuk memerangi ekstremisme.
Kedutaan Besar China di Den Haag mengatakan setiap klaim genosida di Xinjiang adalah "kebohongan langsung" dan parlemen Belanda "sengaja mencoreng China dan mencampuri urusan dalam negeri China".
