International Updates

PNS Myanmar Mogok Massal, Joe Biden Telepon Raja Salman

Rita Uli Hutapea - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 18:29 WIB
Hundreds of anti-coup protesters march in Yangon, Myanmar, Thursday, Feb. 25, 2021. Social media giant Facebook announced Thursday it was banning all accounts linked to Myanmars military as well as ads from military-controlled companies in the wake of the armys seizure of power on Feb. 1. (AP Photo)
aksi demo menolak kudeta di Myanmar (Foto: AP Photo)

Informasi serupa juga disampaikan seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada CNN pada Kamis (25/2) waktu setempat.

"Departemen Luar Negeri (AS) tidak pernah menyetujui tes semacam ini dan memprotes secara langsung kepada (Kementerian Luar Negeri China) ketika kami mengetahui beberapa staf menjadi sasarannya," demikian pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada CNN.

- Joe Biden Telepon Raja Salman, Singgung soal HAM-Supremasi Hukum

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden akhirnya menghubungi Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. Lalu, apa yang dibahas?

Dilansir AFP, Jumat (26/2/2021), kedua pemimpin negara itu membahas mengenai hak asasi manusia (HAM). Selain itu, Amerika Serikat juga berkomitmen membantu Arab Saudi dalam menghadapi serangan dari kelompok pendukung Iran.

"Komitmen AS untuk membantu Arab Saudi mempertahankan wilayahnya saat menghadapi serangan dari kelompok-kelompok yang berpihak pada Iran," kata sebuah pernyataan.

Dalam pernyataan itu juga, Joe Biden menegaskan Amerika Serikat selalu menempatkan HAM secara universal. Perbincangan antara Joe Biden dan Raja Salman juga turut membahas mengenai supremasi hukum.

"Menegaskan pentingnya Amerika Serikat menempatkan hak asasi manusia universal dan supremasi hukum," katanya.

- PNS Myanmar Ikut Mogok Massal, Militer Myanmar Terguncang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Myanmar menolak untuk bekerja dengan militer Myanmar dan melakukan mogok kerja. Kehadiran para pegawai yang mogok kerja semakin menambah pasukan dalam gerakan pembangkangan sipil untuk melumpuhkan birokrasi di bawah militer.

"Militer perlu membuktikan bahwa mereka dapat mengelola negara dengan baik sebagai pemerintah. Namun jika kita ... pegawai negeri tidak bekerja, rencana mereka untuk mengambil alih kekuasaan akan gagal," kata Thida, seorang dosen yang meminta untuk menggunakan nama samaran.

Seperti dilansir AFP, Jumat (26/2/2021) sejak kudeta, Thida menolak untuk mengajar kelas online-nya. Dia bergabung dengan petugas medis yang juga melakukan mogok kerja. Banyak dari mereka sekarang bersembunyi untuk menghindari penangkapan oleh militer.

Peningkatan jumlah PNS yang melakukan mogok massal membuat militer mulai terguncang. Tanpa mereka, militer tidak dapat memungut pajak, mengirimkan tagihan listrik, melakukan tes COVID-19 atau sekedar menjalankan pemerintahan.

Halaman

(ita/ita)